Pakar Sebut Hasil Survei Terbaru LSI adalah Penggiringan Opini Publik yang Menyesatkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia LSI mencatat bahwa 76,2% dari 1221 responden survei yang dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) merasa puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam konteks situasi ekonomi nasional dan penegakan hukum.

Menilai hasil survei yang dilakukan oleh LSI ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat berpandangan bahwa hasil kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang meningkat merupakan penggiringan opini yang menyesatkan.

Baca Juga: Banyak yang Kelojotan Tahu Anies di Pucuk Hasil Survei, Orang Ini Cuma Bisa Ngedumel: Tukang Ngibul Pakai Survei Abal-abal Ya

"Dari hasil survei tersebut LSI seolah telah melakukan penggiringan opini tentang persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah Jokowi dalam bidang ekonomi dan hukum," tutur Achmad dalam pernyataan media pada Senin (23/1/2023).

Di samping penggiringan opini publik yang menyesatkan, Achmad turut menilai bahwa ada dua hal mendasar yang menunjukkan bahwa survei hasil tersebut pun tidak dapat diyakini validitasnya, termasuk penggunaan metode pengambilan sampel 1221 responden menggunakan sarana telepon. 

"Di mana responden yang terpilih adalah hanya orang yang memiliki nomor telepon dan tidak memiliki suara masyarakat Indonesia. Karena sampling yang dipakainya tidak mencerminkan suara masyarakat Indonesia. Sehingga dari segi sampling responden survei LSI ini lemah. Kemudian selanjutnya terkait hasil survei yang disampaikan naiknya kepuasan publik terhadap performa pemerintah dalam ekonomi dan penegakan hukum ini sangat berbanding terbalik dengan situasi di lapangan," terang Achmad.

Ia menambahkan, "kondisi yang ada, baik penegakan hukum maupun ekonomi saat ini justru mengalami kemunduran. Banyak PHK di berbagai perusahaan maupun bentrok tenaga kerja di Morowali sejatinya menunjukkan kondisi ekonomi saat ini yang mengalami kemunduran."

"Dalam bidang penegakan hukum pun kondisi yang ada di lapangan menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Dari kasus Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan berbagai kasus lainnya menunjukkan penegakan hukum di rezim ini sedang bermasalah bahkan sedang berada di titik nadir," lanjutnya.

Dengan kenyataan yang ada di lapangan tersebut, Achmad menyebut bahwa sangat aneh dan tidak wajar manakala dalam situasi saat ini lembaga survei mengatakan bahwa ada peningkatan respon positif masyarakat terhadap penegakan hukum dan ekonomi yang saat ini.

Achmad menegaskan bahwa hasil survei LSI ini merupakan penggiringan opini yang menyesatkan yang bertolak belakang dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga kredibilitas survei pun dipertanyakan.