Presiden Belarusia Bilang Dia Diminta Menyegel Pakta Non-agresi dengan Ukraina, Siapa yang Suruh?

Warta Ekonomi, Minsk -

Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko pada Selasa (24/1/2023) mengatakan bahwa dia telah diminta untuk menyimpulkan pakta non-agresi dengan Ukraina, lapor kantor berita negara Belta.

Lukashenko, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, mengungkapkan dugaan tawaran untuk pertemuan pemerintah dan pejabat penegak hukum di mana ia juga menuduh Ukraina mengizinkan wilayahnya digunakan oleh Barat untuk melatih dan mempersenjatai militan yang dapat mengacaukan situasi di Belarusia.

Baca Juga: Media: Rudal S-300 Milik Ukraina Jatuh di Belarusia

"... Mereka meminta kami untuk tidak berperang dengan Ukraina dalam keadaan apa pun, tidak memindahkan pasukan kami ke sana. Mereka mengusulkan agar kami membuat pakta non-agresi," kata Lukashenko dikutip Belta.

Tidak segera jelas dari komentarnya apakah Ukraina sendiri atau Barat yang mengajukan tawaran tersebut.

Tidak ada tanggapan segera dari Kiev, di mana para pejabat mengatakan mereka khawatir Moskow dapat menggunakan Belarusia sebagai landasan peluncuran untuk serangan baru ke Ukraina dari utara.

Kremlin menolak berkomentar "untuk saat ini" apakah Lukashenko akan membahas dugaan tawaran tersebut dengan Putin.

Minsk mengizinkan Moskow menggunakan wilayah Belarusia untuk mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari tahun lalu. Namun, pasukannya sendiri sejauh ini tidak bertempur dalam perang, sambil meningkatkan pelatihan militer bersama dengan pasukan Rusia yang dikerahkan di Belarusia.

Dalam pidato yang sama, Belta mengutip Lukashenko yang menuduh Ukraina menampung militan yang dapat menjadi bagian dari dugaan rencana Barat jangka panjang untuk mengacaukan negaranya.

"Saya tidak tahu mengapa orang Ukraina membutuhkan ini," kata Lukashenko seperti dikutip.

Dia mengatakan pasukan keamanannya akan menanggapi dengan keras setiap ancaman terhadap ketertiban internal dan tidak ingin terulangnya protes massal terhadapnya pada 2020/21 yang dia lemparkan pada saat itu sebagai bagian dari dugaan plot perubahan rezim Barat.