Teddy Gusnaidi: Menteri Jabatan Politis Jangan Berdalih Profesionalisme, Jika Tak Sejalan Pilihannya Keluar atau Dikeluarkan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi angkat bicara soal spekulasi bahwa akan terjadi reshuffle kabinet pada Rabu Pon usai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi ke Istana pada Kamis pekan lalu.

"Kabar santer bahwa Rabu Pon, tepatnya 1 Februari 2023 Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle Menteri," kata Teddy Gusnaidi dalam keterangan persnya, Senin (30 Januari 2023).

Teddy menilai reshuffle tentu saja bertujuan baik, jika Presiden merasa perlu mengganti para menteri yang sudah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik atau yang sudah tidak sejalan dengan tujuan politiknya.

Baca Juga: NasDem Dirayu Jokowi Demi Tinggalkan Anies Baswedan, Loyalis AHY: Tidak, Dia Cinta Demokrasi

Teddy menilai misteri Rabu Pon jika memang terjadi perlu mempertimbangkan tiga hal dasar:

"Pertama karena kinerja, kedua karena sudah tidak sejalan dengan tujuan politik Presiden dan yang ketiga gabungan dari keduanya, yaitu kinerja dan tidak sejalan dengan tujuan politik. Dan itu semua sah-sah saja," jelasnya.

Teddy menilai alasan yang mengatakan bahwa reshuffle kabinet sebaiknya tidak boleh dikaitkan dengan politik justru itu adalah cara pikir yang keliru.

"Menteri adalah jabatan politik, sehingga tidak ada salahnya jika presiden mengganti menteri yang sudah tidak sejalan dengan tujuan politiknya. Presiden dapat mengganti dengan yang sejalan dan tentu juga yang bisa menjalankan roda kementerian," tambahnya.

"Dalam menjalankan roda organisasi, memang harus ada yang namanya chemistry, jika sudah tidak ada, untuk apa dipaksakan dengan berlindung dibalik kata profesionalisme? Pilihannya hanya ada 2, keluar atau dikeluarkan," jelasnya.