Kontrak Politik Prabowo-Anies Dibandingkan dengan Perjanjian Batu Tulis Megawati-Prabowo: 'Itu Saja Tidak Dijalankan, Apalagi...'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ahli Komunikasi Politik Effendi Gazali dan Pakar Politik Ma'mun Murod menyoroti perihal perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang belakangan menjadi perbincangan hangat

Menariknya, kedua pakar tersebut membandingkan perjanjian Anies dan Prabowo dengan Perjanjian Batu Tulis.

Baca Juga: Teka-teki Perjanjian Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, Kenapa Baru Dibeberkan Sandiaga Uno Sekarang?

"Yang begini-begini ini bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengikat," tegas Effendi, dikutip dari program Kabar Petang di tvOneNews, Rabu (1/2/2023).

Effendi lantas membandingkannya dengan Perjanjian Batu Tulis antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo.

"Belajar dari ini yang tertulis dan kemudian terkenal dan banyak dibahas dimana-mana, ini ada 7 hal di kelas komunikasi politik, nggak boleh bikin perjanjian seperti ini," ungkap Effendi.

Seperti misalnya ada klausul pendahulu di mana perjanijan bisa batal ketika ada syarat "tidak kasat mata" berupa permintaan masyarakat.

"Kemudian apa yang ditulis di sini dan akibatnya apa," jelas Effendi. Sehingga bila tidak ada klausul detail yang mengikat dengan kuat, maka bisa jadi kontrak politik Anies dan Prabowo sudah gugur.

Sementara Ma'mun Murod menegaskan pihaknya tidak bisa menganalisis detail karena isi kontrak politiknya tak terungkap. "Tapi kalau saya coba membaca, ini kan untuk Pilpres 2024," tutur Ma'mun.

"Sementara untuk perjanjian itu kan terjadi 2016 atau 2017, artinya sangat mungkin perjanjian itu, kalaupun ada, rasanya lebih tepat diberlakukan di Pilpres 2019," sambungnya.

Baca Juga: Perjanjian Politik Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan Nyata, Tapi Bukan Untuk Konsumsi Publik

Kembali Ma'mun membandingkannya dengan Perjanjian Batu Tulis. "Wong yang Batu Tulis, yang mestinya berlaku untuk pilpres berikutnya pun tidak dijalankan. Apalagi yang misalnya ini untuk Pilpres 2019, Mas Anies juga sudah komitmen untuk tidak maju dan jadi gubernur sampai akhir periode," jelasnya.

Namun Ma'mun tidak menampik bahwa perjanjian politik antara Anies dan Prabowo kemungkinan besar hanya mengikat secara moral.