Sebut Megawati Oligarki yang Lebih Berkuasa dari Jokowi, Refly Harun Ingatkan Buzzer: Jangan Serang Anies, Tapi...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyinggung soal adanya oligarki yang lebih berkuasa dari presiden dan pejabat lainnya. Kelompok ini disebutnya memiliki pengaruh yang besar di pemerintahan.

"Selain presiden ada oligarki orang-orang berkuasa yang mempresepsikan dirinya lebih berkuasa," ujar Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip pada Minggu (12/2/2023). 

Baca Juga: Ingin Next Presiden Lanjutkan Kebijakan Jokowi, Luhut Langsung Dikuliti: Ciri Kejahatan Oligarki...

Sebagai contoh, Refly Harus menyebut Megawati Soekarnoputri sebagai salah satu sosok oligarki yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Ia juga memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Presiden Jokowi. Refly menyoroti perilaku Megawati saat meroasting Presiden Joko Widodo saat acara ulang tahun PDIP. 

"Megawati mempresepsikan dirinya lebih berkuasa dibandingkan Presiden Jokowi yang dianggapnya petugas partai, bagaimana misalnya seorang presiden di-roasting ketika acara ultah PDIP," ujar dia.

Hal ini dapat dilihat saat Megawati menunjukkan dirinya sebagai pemimpin partai yang lebih bekuasa dibandung Presiden. Refly mendorong agar relawan Jokowi bukan malah mengkritik Anies Baswedan, tapi membela Jokowi dari roastingan Megawati. 

"Anies Baswedan enggak ngapa-ngapain tapi pusat serangan buzzer kepada Anies bukan kepada orang yang secara terang benderang merendahkan Presiden Jokowi dan capres buzzer yaitu ganjar. Sibuk dengan Anies Baswedan tapi lupa dengan roasting Megawati terhadap Jokowi dan juga perlakuan kurang menghargai capres dari buzzer Ganjar Pranowo," lanjut Refly. 

Baca Juga: Tak Berani Dilawan, Bukti Megawati Emang Salah Satu Oligarkinya Jokowi: Dia Terang-terangan...

Kondisi ini, kata dia, menunjukkan betapa oligarki memegang posisi yang kuat dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan keputusan pemerintahan, bahkan melebihi presiden sendiri.

Lebih lanjut, menurut Refly, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa demokratis sistem pemerintahan Indonesia dan apakah kepentingan rakyat benar-benar diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.