Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Siapa Selamat dari Kabinet Prabowo? Refly Harun Duga Ada 'Barter' di Balik Pengunduran Diri Gibran

Siapa Selamat dari Kabinet Prabowo? Refly Harun Duga Ada 'Barter' di Balik Pengunduran Diri Gibran Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Refly Harun mengkhawatirkan adanya kompromi politik di balik keputusan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Ia menduga keputusan tersebut berpotensi disertai kesepakatan untuk mempertahankan sejumlah pejabat di kabinet, lembaga negara, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut pakar hukum tata negara itu, kesepakatan semacam itu dapat menghambat perombakan besar-besaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pandangan tersebut disampaikan Refly saat berdialog dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Perbincangan itu ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu (21/11/2026).

Dalam diskusi tersebut, Refly menyoroti harapan publik agar susunan kabinet ke depan diisi figur yang dinilai tidak bermasalah, memiliki loyalitas tunggal, dan tidak menyalahgunakan jabatan.

Namun, ia menduga pengunduran diri Gibran berpotensi menjadi bagian dari negosiasi yang cakupannya lebih luas. Menurut Refly, kesepakatan itu tidak hanya berkaitan dengan perlindungan bagi Gibran, tetapi juga keberlangsungan sejumlah pejabat dan jaringan kekuasaan di berbagai institusi.

"Karena ketika ini diaminkan, maka dia tidak hanya minta perlindungan bagi dirinya sendiri, tapi dia barter. Jadi barter wapres dengan misalnya 17 orang—atau katakan 15 atau berapa pun—yang masih bercokol di kabinet dan sejumlah lembaga, sejumlah BUMN, dan lain sebagainya. Sehingga tidak akan ada perombakan besar-besaran setelah ini," ujar Refly.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD mengakui kemungkinan adanya negosiasi politik dalam proses transisi kekuasaan. Ia menilai pembatasan langkah politik terkadang menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan mencegah konflik yang lebih luas.

"Maka sekarang, kalau saya memahami—bukan menyetujui—saya memahami kenapa ini sulit, lalu menentukan ukuran-ukuran sendiri. 'Oh kita bisa berhenti sampai di sini saja, tidak usah dibuka ke yang lain', dan itu bisa saja menjadi bagian dari negosiasi ketika Gibran akan mengundurkan diri," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, upaya menghindari pertarungan politik yang berujung pada kehancuran perlu menjadi pertimbangan. Karena itu, penataan pemerintahan dan penegakan aturan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang tersedia.

"Tetapi kita enggak boleh lalu hancur-hancuran memang. Sejauh mana bisa dilakukan mari kita lakukan dulu, lalu sisanya kita teruskan sesudah satu tahap selesai. Tidak hancur-hancuran itu kan salah satunya adalah kita harus menyelamatkan Republik," jelasnya.

Baca Juga: Soal Dana Rp50 Triliun untuk Ganti Prabowo, Mahfud MD: Pengalihan Isu Gibran dan Bebankan ke Listyo Sigit

Meski demikian, Mahfud mengingatkan agar kompromi politik tidak melampaui batas kewajaran. Ia menilai hal-hal yang dinegosiasikan harus dapat diterima secara rasional sebagai bagian dari risiko yang perlu ditempuh.

Mahfud juga menyebut Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk membuka berbagai persoalan sekaligus menentukan arah penataan pemerintahan. Namun, menurut dia, Prabowo mungkin memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengambil langkah tersebut.

"Jangan dong, apa yang dinegosiasikan itu yang bisa ditoleransi lah, hal-hal yang bisa diterima oleh akal sehat sebagai keharusan, risiko yang harus ditempuh. Yang lain-lain harus dibuka semua. Yang harus membuka, terus terang kalau saya, yang harus membuka ini semua kan Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo mungkin berhitung lain," pungkas Mahfud.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait: