Amien Rais Cs Sebut Politik Gagasan di Masjid Tak Bisa Dilarang, Eko Kuntadhi: Kita Harus Lawan!
Eks Ketua Umum Ganjarist (Relawan Ganjar Pranowo) Eko Kuntadhi mengkritisi pernyataan terbuka Partai Ummat yang terbuka soal Politik Identitas, bahkan mereka menyebut politik gagasan di masjid tak bisa dilarang.
Menurut Eko hal ini tak bisa dibiarkan karena berpotensi menjadikan agama atau tempat ibadah sebagai tunggangan untuk berkuasa. Eko menegaskan politik identitas yang bermakna menunggani agama untuk kekuasaan harus dilawan.
“Bukan kita mau memisahkan segala urusan agama dengan kehidupan sosial kita, tapi kita ingin membersihkan agama dari golongan yang menungganginya demi kekuasaan,” ujar Eko di Kanal Youtube Cokro TV, dikutip Kamis (16/2/23).
“Itu yang harus kita perangi,” tambahnya.
Menurut sosok yang pernah tersandung masalah penghinaan terhadap ustazah pesantren ini, bentuk politik identitas ini sangat berpotensi mengotori esensi tempat ibadah yang suci.
Karenanya hal tersebut harus dihindari.
“Kalau politik Identitas yang dimainkan seperti ini dan ini direstui kita memaklumi maka masjid-masjid kita akan dikotori oleh agitasi-agitasi politik, mimbar agama kita yang suci dikotori oleh kepentingan politik sehingga mimbar agama berubah jadi mimbar kampanye,” ujarnya.
“Itu yang kita hindari,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi sebelumnya menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Kami akan secara lantang mengatakan, 'Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," jelas Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Ummat, Jakarta, dikutip dari laman CNN Indonesia, Kamis (16/2/23).
Ridho juga menyebut politik gagasan di masjid tidak dilarang, tetapi politik provokatif di masjid lah yang dilarang.
“Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menegaskan partainya tidak pernah mengajak berkampanye di masjid karena itu akan merugikan pihaknya sendiri mengingat sudah aturan yang jelas.
"Kami partai orang beradab dan punya dedikasi serta punya pendidikan. Kalau meramaikan Masjid, iya. Memang itu kewajiban. Tapi bukan kampanye. Menggagas politik Islam diskusi politik beradab, dialog politik berbasis agama, boleh saja. Pendidikan politik untuk jamaah ya boleh saja," ujarnya dikutip dari laman detikcom, Kamis (16/2/23).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement