Ungkit Utang Rp50 Miliar, Fahri Hamzah Mantap Pilih Prabowo Ketimbang Anies

"Harus jelas ya kan berapa persen yang ditanggung oleh swasta berapa persen yang ditanggung oleh pemerintah," tegasnya. Kalau teori saya sih sebaiknya lebih banyak yang ditanggung oleh pemerintah. Di negara kita itu nggak boleh itu menjadi bagian dari kompetisi sebab nanti di situ menyelinap uang-uang ilegal gitu nah saya menyoroti perjanjian itu karena ada dua pertama itu perjanjian dibuat di antara kandidat," tegasnya.

"Tapi itu bukan sumbangan, itu tapi utang piutang nah yang menarik itu adalah karena dalam hutang piutang itu ada klausul kalau tidak menang maka uangnya dikembalikan tapi kalau menang uangnya nggak usah dikembalikan gitu.

"Kan ada pertanyaan publik. Loh kenapa kok kalau menang uangnya nggak dikembalikan? Justru kalau kalah itu uangnya malah harus dikembalikan, kan harusnya terbalik, kalau kalah sebenarnya yang nggak usah dikembalikan," 

"Alasannya kalau menang kan dia punya gaji. Nah ini justru yang mencurigakan adalah karena kalau menang malah tidak dikembalikan gitu loh.

"Kalau menurut saya sih justru biaya kampanyenya harus kita kurangi. Pertanggungan oleh negara harus dibikin lebih besar supaya orang-orang yang punya kapasitas untuk memimpin tidak harus membayar dan tidak harus berhutang," tandasnya.

"Apalagi kalau berhutangnya itu kepada satu kelompok atau beberapa kelompok yang menyuplai kepada dia uang yang begitu besar secara tidak transparan nanti suatu hari orang itu akan datang menagih.

"Saya minta pos menteri ini, minta proyek ini, minta izin ini, itu. Karena ada banyak transaksi di belakang layar yang kemudian negara dioperin dari belakang layar gitu negara yang maju itu di-operate semuanya itu di depan layar," tutupnya.