Era Digitalisasi, Jokowi Keluhkan Masih Lamanya Perizinan Investasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menemukan fakta lamanya proses penerbitan izin investasi di daerah, bahkan bisa lebih dari enam bulan. Padahal di era digitalisasi saat ini, proses itu mestinya hanya memakan waktu beberapa hari, bahkan kalau bisa dalam hitungan jam.

“Tolong dicek kembali, cek kembali mengenai kemudahan perizinan. Cek kembali. Karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari kita. Masih lama itu,”Kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, di Kalimantan Timur (Kaltim), kemarin.

Jokowi kembali mengingatkan, saat ini semua negara di dunia tengah berlomba menjadi negara tujuan investasi. Tiap negara sedang menawarkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi kepada para investor.

“Iklim investasi ini kunci pertumbuhan ekonomi. Semua negara sekarang ini yang paling penting hanya satu, bagaimana investasi itu masuk. Semua negara memperebutkan investasi. Karena itu digitalisasi di perizinan semua provinsi kabupaten dan kota itu harus ada,”tegasnya.

Baca Juga: Pemerintah Atur Ceiling Price Pembelian Gabah dan Beras

Dikesempatan yang sama, Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas suplai dan harga pangan, terutama beras. “Jangan sampai yang terjadi pasokannya enggak ada. Jaga pasokan, jaga harga,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk menggenjot produksi beras di wilayah masing-masing. “Sekali lagi, saya ingin kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya enggak ada karena produksinya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak,” pungkasnya.