Gray Zone Operation China Ancam Kedaulatan, Pakar: Indonesia Harus Belajar dari Filipina

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar hubungan internasional dari Filipina mengatakan bahwa China telah melakukan gray zone operation atau operasi gray zone terhadap negaranya berkali-kali sejak 1995. 

Profesor Renato Cruz DeCastro menerangkan, aktivitas gray zone merupakan sebuah perang politik yang ditujukan untuk mencapai sebuah tujuan politik dari sebuah peperangan, namun tanpa harus melakukan pengerahan kekuatan militer secara masif.

Baca Juga: Laut China Selatan Memanas, Sudah 10 Protes yang Dilayangkan Filipina ke Muka China

“Operasi gray zone tersebut lah yang diterapkan China kepada negara-negara yang memiliki perbatasan laut dengan China agar agresi militer China tetap berada di bawah tingkat operasi laut yang sesungguhnya, dan dapat disembunyikan melalui bantahan-bantahan,” jelas profesor Universitas De La Salle University, Filipina.

Dalam webinar bertajuk “China’s Gray Zone Operation in South East Asia: the Case of the Phillippines,” yang diselenggarakan FSI, Senin (27/2/2023) melalui platform virtual, Prof. Renato menilai strategi ini merupakan pengejawantahan dari strategi perang Sun Tzu, yang antara lain mengajarkan cara menang dalam peperangan tanpa harus berperang.

“Berdasarkan prinsip inilah China berupaya menekankan klaimnya di Laut China Selatan, antara lain dengan membangun dan melakukan militerisasi pada pulau-pulau buatan di wilayah-wilayah yang masih berada dalam sengketa dengan Vietnam da Filipina," lanjutnya.

Caranya, sambung Prof. Renato, dengan mengirimkan kapal-kapal nelayannya ke wilayah Laut China Selatan, serta menugaskan kapal-kapal unit lautnya untuk melakukan berbagai manuver seperti yang terjadi pada awal bulan Februari ini di wilayah ZEE Filipina.

Sebagai catatan, pertengahan Februari 2023 yang lalu, pemerintah Filipina menyampaikan sebuah pernyataan bahwa pada 6 Februari 2023 sebuah kapal milik Penjaga Pantai China telah menembakkan laser berstandar militer kepada kapal penjaga pantai Filipina di wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Wilayah di mana penembakan tersebut terjadi yang merupakan bagian dari ZEE Filipina, dan karenanya Filipina menganggap kejadian di atas sebagai sebuah pelanggaran yang nyata terhadap hak berdaulat Filipina.

Renato menilai bahwa model operasi gray zone China terlihat jelas dari manuver-manuver Beijing terhadap Filipina dalam hampir dua dasawarsa terakhir. Di tahun 1995, militer China membangun sebuah pangkalan di Mischief Reef, sebuah pulau karang yang berada dalam wilayah ZEE Filipina.

Pada pertengahan 2012, kapal Angkatan Laut Filipina yang ingin menangkap delapan perahu nelayan China yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah sengketa Scarborough Shoal dihadang oleh dua kapal otoritas sipil China. Yang menarik, peristiwa tersebut justru berakhir dengan penguasan de facto China atas Scarborough Shoal.

Padahal, menurut Renato, sebelumnya terjadi kesepakatan agar masing-masing pihak mundur dari wilayah dimaksud, tetapi segera setelah kapal otoritas Filipina mundur, China malah mengirim kapal-kapal penjaga pantai lainnya ke wilayah tersebut.

Renato menekankan bahwa operasi gray zone di atas tetap berlangsung di era pemerintahan Presiden Durtete. Padahal Durtete dikenal sebagai presiden Filipina yang cenderung membangun hubungan baik dengan koleganya dari China, Presiden Xi Jinping.

“Namun di tengah hubungan yang dekat itu, sebanyak 275 kapal nelayan Cina menyambangi pulau Thitu, yang berada di bawah penguasaan Filipina,” pungkas Renato.

Ia juga menyatakan bahwa pada Agustus 2019, sejumlah kapal-kapal perang Cina memasuki wilayah Filipina tanpa persetujuan lebih awal dari Angkatan Bersenjata Filipina. Berikutnya, pada Februari 2020, kapal Angkatan Laut Cina dilaporkan mengarahkan “direktur pengontrol senjata” (GCD, Gun Control Ship) nya pada sebuah kapal milik Angkatan Laut Filipina.