Nama Khofifah sebagai Cawapres Anies Meluncur dari Petinggi PKS, Demokrat: Apakah Khofifah Termasuk Bagian Tokoh Perubahan?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ramai diperbincangkan sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Usulan itu lantas direspons Partai Demokrat sebagai salah satu pengusung Anies di Pilpres 2024.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, mengatakan, sosok Khofifah harus dikonfirmasi apakah mewakili figur perubahan atau tidak.

Baca Juga: Ditinggal Anies, PDIP Tak Lagi 'Galak' ke Formula E: Kadernya Jadi Dewan Pengarah Formula E 2023

"Harus dikonfirmasikan juga, apakah Ibu Khofifah termasuk dalam bagian tokoh perubahan yang ada? Bagaimana peluang Anies-Khofifah mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2024 jika dihadapkan dengan pasangan lainnya?" jelas Syahrial Nasution kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Syahrial mengatakan, memang siapa pun berhak menyampaikan aspirasi siapa yang dinilai layak untuk dipasangkan sebagai bacawapres Anies Baswedan. Asalkan, kata dia, sepanjang mewakili kepentingan rakyat yang menghendaki perubahan dan perbaikan.

"Sesuai konsensus yang dibangun oleh Demokrat, NasDem, dan PKS yang mengusung Anies sebagai capres yang merupakan agen perubahan," tuturnya.

Menurutnya, soal cawapres harus juga dipertimbangkan berbagai hal, terutama soal kebangsaan yang harus diperhatikan.

"Belum lagi jika kita melihat keberagaman Indonesia di Papua, Maluku, Bali, NTT dan sekitar Danau Toba, misalnya. Pertimbangan-pertimbangan terkait kebangsaan ini juga perlu diperhatikan," tuturnya.

"Serta hal-hal lainnya yang bisa membebani bacapres pada saat kompetisi berlangsung yang berhadapan dengan status quo yang sedang berkuasa," sambungnya.

Kendati begitu, ia meyakini, Anies akan tetap berpegang pada kriterianya untuk mencari cawapresnya.

"Saya kira, Pak Anies akan konsisten dengan kriteria yang beliau tetapkan. Di mana bacapres yang dipilih akan memudahkan terjadinya proses pemenangan calon dari koalisi perubahan. Mampu menjaga stabilitas di tubuh koalisi dan dapat membantu keseimbangan kerja-kerja pemerintahan yang akan datang," pungkasnya.