Cegah Korupsi Hingga Layanan Level Tinggi, Jokowi Semakin Dorong Reformasi Birokrasi!

Presiden Joko Widodo mendorong transformasi reformasi birokrasi menjadi lebih lincah dalam melayani masyarakat dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyederhanaan sejumlah sektor birokrasi agar lebih cepat dan mudah, seperti dalam bidang kepegawaian. 

“Sekarang dari sebelas proses, kita pangkas bisnis prosesnya cukup tiga saja. Sehingga untuk mengurus kenaikan pangkat, mutasi sekarang sudah jauh lebih mudah,” kata Anas dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 2 Maret 2023. 

Baca Juga: IKN Akan Dilanjutkan Cuma Bualan, Bukti Buruknya Sikap Anies Baswedan: Program Jokowi Saja Tak Dilakukan!

Dalam hal reformasi birokrasi (RB), Anas menjelaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini harus berdampak terhadap daerah. Anas mencontohkan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog lokal yang tinggi akan berpengaruh terhadap indeks reformasi birokrasi di daerah tersebut. 

“Jadi daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi lewat e-katalog lokal, nilai RB-nya pasti naik akan lebih bagus,” ujarnya. 

Kemudian, terkait sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), Anas mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mempersiapkan sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Menurut Anas, hal tersebut penting karena nilai SPBE yang baik akan berdampak terhadap penilaian lainnya mulai dari indeks persepsi korupsi hingga indeks penegakan hukum. 

“Kalau nilai SPBE-nya bagus ini paralel dengan indeks persepsi korupsinya pasti bagus, yang kedua tingkat kemudahan berusahanya pasti bagus, yang ketiga indeks penegakan hukum atau rule of law-nya juga bagus,” lanjutnya. 

Baca Juga: Efek Penyelidikan Ayah Mario Dandy, Jajaran Sri Mulyani Disorot Tajam Elite Megawati: Jokowi Harus Bersih-bersih...

Anas melanjutkan, dalam jangka pendek masyarakat dapat mulai merasakan SPBE melalui mal pelayanan publik (MPP) secara digital. Dengan adanya MPP digital ini, MenPAN-RB berharap masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan atau dokumen lainnya dari semua tempat.