Tiga Hakim PN Jakpus Putuskan KPU Tunda Pemilu, Respons Mantan Ketua MK: Mereka Layak Dipecat!

Merespons putusan untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Profesor Jimly Asshiddiqie beri kritikan. Dia meminta Mahkamah Agung (MA) memecat tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memutuskan gugatan keperdataan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) atas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jimly menegaskan, tiga hakim pengadilan tingkat pertama itu fatal dalam amar putusannya dengan menghukum pihak tergugat untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Hakimnya itu layak untuk dipecat saja," kata Jimly kepada Republika.co.id via pesan singkat, dikutip Jumat (3/3/2023).

Baca Juga: PN Jakpus Kebablasan, NasDem Ogah Pemilu Ditangguhkan: KPU Tak Perlu Tunduk!

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara itu menjelaskan, sengketa antara Partai Prima dengan KPU tersebut adalah keperdataan. Hal itu sesuai dengan materi gugatan penggugat kepada tergugat. Namun, sengketa keduanya itu pun menyangkut dengan perkara kepemiluan yang mempersoalkan proses verifikasi peserta pemilu. Dari verifikasi kepesertaan pemilu, KPU memutuskan Partai PRIMA tak lolos ke Pemilu 2024.  

Materi perkara tersebut, pun sebetulnya, kata Jimly, jika terjadi sengketa, penyelesaiannya ada di ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Bukan ke pengadilan perdata," terang Jimly.

Jika nantinya sengketa kepemiluan antara keduanya itu berujung pada hasil pemilu, pun ada lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai kamar yudikatif penyelesaian perkaranya. Akan tetapi, kata Jimly, Partai PRIMA mengajukan gugatan keperdataannya terhadap KPU atas kerugian dari proses verifikasi peserta pemilu itu ke PN Jakpus.

Pun itu, Jimly menegaskan, sudah salah kaprah. "Hakimnya tidak profesional, dan tidak mengerti hukum sama sekali. Tidak mengerti hukum pemilu, tidak mampu membedakannya dengan urusan private (keperdataan), dan yang menjadi urusan publik," begitu kata Jimly menegaskan.

Peradilan keperdataan, kata Jimly, mewajibkan para hakimnya untuk membatasi diri pada putusan yang hanya mengikat antara si penggugat dan si tergugat dengan tak mengikat pihak lain yang tak ada sangkut-pautnya dengan sengketa keduanya.

Sementara, masalah pemilu, dikatakan Jimly, menyangkut tentang semua warga negara. "Sanksi (putusan) dari keperdataan itu, juga cukup seperti ganti-kerugian, atau yang lain, yang tidak menyangkut hak-hak orang lain. Bukan malah memutuskan menunda pemilu, yang tegas itu (pemilu) adalah hak masyarakat, dan merupakan kewenangan KPU sebagai penyelanggara (pemiu)," jelas Jimly.