Sejarah Panjang Sengketa Tanah Merah yang Kebakaran: Diberi KTP oleh Jokowi, Sudah Diperingatkan Ahok, Hingga Disahkan Anies

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara terkait musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023). Ia menegaskan permukiman di sekitar daerah tersebut tidak bisa dijadikan tempat tinggal.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencari jalan keluar untuk permukiman pengganti bagi warga.

Baca Juga: Ahok Sempat Peringatkan Daerah Tanah Merah yang Jadi Tempat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Kebijakan Berubah karena Anies

"Ini zona bahaya, tidak bisa ditinggali. Tetapi harus ada solusinya. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," kata Jokowi, Minggu (5/2/2023).

IMB dari Anies

Terungkap bahwa tanah yang ditempati oleh para korban sebenarnya merupakan tanah milik PT Pertamina. Namun warga diberikan Izin Mendirikan Bangunan pada era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pemberian IMB itu dilakukan Anies pada 16 Oktober 2021. Ia menyebut IMB yang diberikan bukan perorang melainkan per kawasan.

"Izin Mendirikan Bangunan sebagai satu kawasan. Bukan diberikan per bangunan tapi per RT. Ini pertama kali di Indonesia IMB berbentuk kawasan," kata Anies di Kampung Tanah Merah, Koja.

Kala itu, Anies mengeklaim dikeluarkannya IMB menjadi solusi untuk warga sekitar yang sulit mendirikan bangunan.

Janji Kampanye Kontroversial

Baca Juga: Salah Siapa Depo Pertamina Plumpang Terbakar? Eko Widodo Bela Anies: Buzzer Cari Kambing Hitam Selamatkan Ahok yang Gak Becus Kerja

Program IMB ini menjadi salah satu janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 lalu. Ia menjanjikan akan membebaskan lahan warga Tanah Merah yang bersengketa dengan PT Pertamina.

Janji politik tersebut pernah ditentang keras oleh rivalnya di Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.