Sejarah Panjang Sengketa Tanah Merah yang Kebakaran: Diberi KTP oleh Jokowi, Sudah Diperingatkan Ahok, Hingga Disahkan Anies

Ahok menegaskan bahwa warga di Tanah Merah tak bisa ditolong karena menempati wilayah berbahaya dekat Depo Pertamina. Terlebih tanah tersebut juga milik PT Pertamina.

Ahok yang kini menjadi Komisaris Utama PT Pertamina itu juga mengaku memiliki data terkait hal itu. Ia menawarkan Anies jika ingin melihat data konkretnya.

Baca Juga: Saran Wapres Lebih Masuk Akal Relokasi Depo Pertamina Plumpang, Loyalis Anies: Anies Pilih Berpihak pada Warga

"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," kata Ahok.

Diberi KTP oleh Jokowi

Menarik benang merah jauh ke belakang, pada tahun 2012 Gubernur DKI Jakarta saat itu, Jokowi memberikan KTP untuk warga Tanah Merah.

Mulanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta bersikeras warga Tanah Merah tidak bisa mendapatkan KTP ataupun KK dengan alamat tersebut. Sebab, mereka menduduki lahan bukan miliknya, melainkan milik PT Pertamina.

Setelah Jokowi naik menjadi gubernur, ia memuluskan jalan warga Tanah Merah memiliki KTP untuk mempermudah masalah administrasi kependudukan.

Terkait kepemilikan tanah, kala itu Jokowi berjanji akan duduk bersama PT Pertamina membicarakan soal sengketa Tanah Merah.

Baca Juga: Usut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Nurhasan Zaidi Minta Bentuk Panja Investigasi

Wali Kota Jakarta Utara kala itu, Bambang Sugiono menyebut pemberian KTP dan RT/RW untuk warga Tanah Merah bukan berarti memberikan kepemilikan lahan kepada warga.

Pemberian KTP tidak diikuti dengan pemberian fasilitas lain seperti jalan hingga sekolah. Sebab, KTP hanya untuk menyelesaikan legalitas kependudukan warga sekitar saja.