Warga Tanah Merah Disebut Bisa Cepat Direlokasi di Zaman Ahok, Refly Harun: Seharusnya Dilakukan Saat Dia Masih Menjabat!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bakal calon presiden (bacapres) sekaligus ex Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhir-akhir ini dituntut ikut bertanggung jawab atas tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menewaskan banyak orang yang tinggal di kawasan Tanah Merah.

Diketahui, jauh sebelum insiden itu, terdapat peringatan politik dari Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Anies Baswedan kala itu.

Peringatan yang dilontarkan pada tahun 2016 itu, Ahok meminta tidak ada janji-janji politik yang dibuat-buat oleh Anies saat berkampanye. Terlebih, soal Anies yang ingin membebaskan warga Tanah Merah dari sengketa.

Baca Juga: IMB dari Anies Baswedan Jadi Kekuatan, Warga Plumpang Tuntut Jokowi Gusur Jauh Depo Pertamina

Kala itu, Anies pun membuat janji kepada Warga Tanah Merah yang menginginkan sertifikat tanah di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Mendengar janji tersebut, Ahok pun langsung menentang, pasalnya tanah yang ditempati oleh Warga Tanah Merah milik PT Pertamina dan tidak boleh dibangun pemukiman warga.

"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia nggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," kata Ahok.

"Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya," sambungnya.

Ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refly Harun justru mempertanyakan langkah Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk relokasi warga Tanah Merah.

“Ahok ingin merelokasi tapi Anies malah memberi IMB, loh terbalik dong. Kan Ahok lebih dulu (memimpin) daripada Anies. Ya kalau dia mau merelokasi ya harusnya itu sudah dilaksanakan (waktu menjabat),” kata dia melansir dari youtube Refly Harun, Kamis (09/03/23).