Santoso Demokrat Dorong Bongkar Penggelapan Pajak: Menkeu Harus Berani!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Terpaan kasus di lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang mengindikasikan adanya kebocoran.

Mengenai hal ini, Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengukapkan, APBN seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, APBN sering kali tidak tepat sasaran sehingga rakyat tidak tersentuh dan terabaikan negara.

Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20% setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Santoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Saat ini ramai harta para pejabat kementerian yang tidak sesuai dengan profil atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Menurutnya, perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka.

Baca Juga: Minta Ahok Segera Dipecat Soal Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Alasan PKS Nggak Main-main: Jangan Hanya Tebar Pesona!

"Penanganannya melalui extra ordinary crime karena jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini," kata Santoso.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi partai Demokrat ini mengatakan, presiden Jokowi harus memperhatikan terhadap kasus yang merugikan keuangan negara yang besar itu. Menurutnya, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa.

Santoso menegaskan, hukum harus ditegakkan, karena menurut Santoso, pencurian uang pajak sudah lama dibiarkan berlangsung.

"Menkeu harus berani ikut membongkar kerusakan oknum bawahannya. Jika Menkeu tidak melakukannya maka tuntutan mundur kepada beliau yang digaungkan publik suatu hal yang mesti dia lakukan," tegasnya.