Anies Ngoceh Soal Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Istana Diminta Santai: Tidak Perlu Direspons

Pihak Istana dinilai tidak perlu menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait adanya menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi.

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi. Pasalnya, dia menilai, bisa saja pernyataan Anies itu sekadar mengingatkan memori masyarakat atas isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Anies Sebut Ada Menko yang Ingin Ubah Konstitusi, Ngabalin: Dari Mana Sumbernya?

"Ini wacana yang tidak perlu direspons. Saya pikir biasa saja, tidak perlu direspons," kata Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Prof Asrinaldi, Kamis (23/3/2023), dikutip di Jakarta.

Kecuali, kata Asrinaldi, pernyataan Anies Baswedan itu sudah mencuat secara formal misalnya di DPR atau lembaga politik yang formal, maka harus diantisipasi. Akan tetapi, kalau hanya sekadar wacana, ia berpandangan tidak perlu ada pihak apalagi Istana merespons pernyataan mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Ia berpandangan bisa saja pernyataan Anies Baswedan tersebut ditujukan untuk kembali mengingatkan memori masyarakat agar hati-hati adanya wacana mengubah konstitusi misalnya perpanjangan masa jabatan presiden.

"Anies mengingatkan masyarakat untuk jangan direspons, apalagi difasilitasi dan dikerjakan lembaga-lembaga negara seperti DPR maupun MPR," kata dia.

Sebelumnya, dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, pada Kamis (16/3/2023) pekan lalu, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia sebenarnya tak mengalami penurunan. Akan tetapi, yang terjadi adalah adanya orang-orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan mengungkapkannya di ruang publik.