Anies Sebut Ada Menko yang Ingin Ubah Konstitusi, Ngabalin: Dari Mana Sumbernya?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Beberapa waktu lalu, Anies Baswedan sempat menyebut ada seorang menteri koordinator di kabinet pemerintahan yang punya rencana untuk mengubah isi konstitusi. Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun ditanggapi oleh kader Partai Demokrat.

Menurut Anggota Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, sosok menko tersebut juga pernah merencanakan untuk melakukan penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Gagal Peroleh Dukungan Loyalis Jokowi, Komisaris Pelni: Pendukung Anies Rerata Barisan Sakti Hati

"Itu sebenarnya cukup terang benderang kalau dia rutin atau rajin mau mencari jejak digital atau pemberitaan berkaitan dengan Menko yang pernah membangun wacana ada kaitannya dengan penundaan Pemilu melalui aspirasi big data," kata Kamhar di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Kamhar menilai, masyarakat sudah mengetahui siapa sosok menko yang dimaksud oleh mantan menteri pendidikan itu. Dia enggan menyebut nama menko tersebut secara detail.

"Tanpa menyebut nama pun, publik sudah tahu siapa yang dimaksud. Menko yang getol untuk itu kan ada," ungkapnya

Baca Juga: Terungkap! Ini Alasan Jokowi Berhentikan Anies Jadi Menteri Pendidikan

Ngabalin Heran

Sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, dirinya tidak pernah melihat di lingkar Istana ada pejabat yang ingin mengubah konstitusi.

Hal ini ia sampaikan menjawab tudingan Anies Baswedan ihwal ada seorang menteri koordinator atau Menko yang ingin mengubah konstitusi.

"Selama saya di kantor KSP, saya tidak menemukan ada satu pejabat pemerintah, baik menteri, Menko punya perkataan yang begitu," kata Ngabalin di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ngabalin Tuding Anies Tengah Dongkrak Popularitas dengan Menuduh 'Ada Menko'

Politikus Partai Golkar ini justru mempertanyakan data yang diperoleh Anies menyatakan ada Menko ingin ubah konstitusi. Menurutnya, perlu dicek dari mana sumber informasi yang menjadi rujukan.

"Jadi kalau nanti ada orang yang menggunakan, data, narasi, diksi yang dibuat-buat saja untuk kepentingan publik dan popularitas elektabilitas saya kira itu nanti rakyat yang menilai," kata Ngabalin.

Baca Juga: Hasto sebut Kasus Surabaya Harus Jadi Contoh buat Anies

Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi

Anies sempat menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai, orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju.

"Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung," kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV.

Baca Juga: Mardani soal Sindiran Hasto ke Anies: Doktor Baru Kadang Merasa Pandai

Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja, pernyataan Anies itu merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali.

Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menilai pernyataan seorang menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja, orang seperti menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi.

Ia mewajarkan kalau misalkan pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun, betapa kagetnya kalau pernyataan menko itu disampaikan kepada ruang publik.

Baca Juga: Menimbang Kunjungan Masjid dalam Manuver Anies Baswedan, Mahfud MD Turun Memberikan Wejangan

"Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," terangnya.