Usai UI, Kini Giliran BEM KM Unand yang Pasang Wajah Puan di Kepala Monster

Warta Ekonomi, Jakarta -

Poster kritikan BEM Universitas Indonesia (UI) terhadap DPR RI khususnya Ketua DPR RI Puan Maharani, memantik BEM universitas lain untuk melakukan hal yang sama. 

Usai meme berbadan tikus yang dibuat BEM UI tersebut, kini wajah Ketua DPR RI Puan Maharani ditempel pada tubuh monster dalam serial anime Attack on Titan. Gambar itu dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Andalas atau BEM KM Unand.

Gambar editan itu diunggah oleh BEM KM Universitas Andalas melalui akun Instagramnya. Dalam gambar yang diunggah, mereka menggunakan poster Attack on Titan Final Season Part III. Baca Juga: Bikin Meme Puan Maharani Hingga Sebut DPR Perampok, BEM UI Diperingatkan: Jangan Sampai Kalian Jadi Pion Pemain Politik!

Kepala Puan dipasang untuk menggantikan kepala monster yang tubuhnya tengah digantung. Sementara di bawahnya terdapat kepala Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Judulnya mereka ganti dari Attack on Titan menjadi Attack on Puan. Di bawahnya terdapat tulisan Dewan Pengkhianat Rakyat dan Perppu Cipta Kerja Jadi UU.

Poster editan itu menjadi simbol perlawanan BEM KM Universitas Andalas terhadap pengesahaan perppu tersebut menjadi undang-undang.

"Pada Selasa, 21 Maret 2023 Dewan Pengkhianat Rakyat (DPR) menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perppu yang diterbitkan oleh Jokowi dengan melanggar ketentuan UUD dan berasal dari UU yang dinyatakan cacat oleh MK, malah disetujui oleh Dewan Penghianat Rakyat," tulis admin @bemkmunand dikutip Sabtu (25/3/2023).

"Hanya ada satu kata kepada penghianat rakyat dan pembangkang konstitusi. Lawan!," tambahnya. Baca Juga: Puan Berbadan Tikus Ala BEM UI Representasi Kemarahan Rakyat, PDIP Nyentil: Sensasi Tanpa Substansi

Mereka juga meluapkan amarahnya lantaran UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) malah diupayakan untuk tetap sah di mata hukum. Itu dilakukan pemerintah melalui penerbitan perppu yang kemudian disahkan DPR RI.

"Sungguh skenario yang sangat kotor oleh sang pengkhianat!," tegas mereka.