Triwulan Pertama 2023, Risma Ungkap Tantangan dan Isu Aktual Kemensos

Memasuki akhir triwulan pertama di 2023, Kementerian Sosial (Kemensos) dihadapkan pada beberapa tantangan dan isu-isu aktual dalam penanganan kesejahteraan sosial, di antaranya adalah bencana alam dan kekerasan pada anak. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menghadiri rapat kerja bersama Anggota Komisi VIII DPR RI membahas pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023, di Gedung DPRI RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/3/2023). 

Salah satu yang disoroti Mensos Risma adalah bantuan bencana. Hingga saat ini, realisasi bantuan kedaruratan atau dapur umum sudah mencapai 87% dari pagu senilai Rp25,5 miliar sehingga sisa anggaran kedaruratan adalah Rp3,2 miliar.

Adapun, buffer stock berupa bantuan makanan dan keluarga masih tersisa Rp149 miliar. Tahun lalu, kebutuhan buffer stock per bulan adalah senilai Rp17,3 miliar sehingga pagu saat ini diprediksi hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 8,6 bulan.  

"Jadi jumlah pagu buffer stock Rp 149 miliar. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6 bulan," kata Mensos.

Buffer stock adalah hal yang sangat krusial dalam penanganan bencana. Mensos mencontohkan kesulitan dalam pendistribusian bantuan ke pulau-pulau kecil.

"Misal Pulau Selayar, Nias, Mentawai, kalau kejadian (bencana) dari daerah-daerah jauh tidak mungkin mempercepat agar bantuan sampai ke lokasi. Kalau Natuna ke Pulau Selasar bawa barang 27 jam, sehingga memang kemarin agak terlambat," katanya.

Oleh karena itu, Mensos Risma menggencarkan pendirian lumbung-lumbung sosial di daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk mengantisipasi keadaan darurat akibat bencana. 

Isu aktual lain yang disoroti adalah kasus kekerasan pada anak. Kasus anak yang ditangani oleh Kemensos meningkat tajam sejak tahun 2021. Sejumlah 148 kasus anak ditangani pada 2021, dan pada 2022 jumlahnya meroket ke angka 763, sedangkan per Februari 2023, Kemensos sudah menangani 135 laporan terkait perlindungan anak. 

"Selama Januari sampai Februari 2023, sudah ada 2.034 kasus yang masuk dan telah ditindaklanjuti. Salah satu yang terbanyak adalah kasus anak," kata Mensos.

Respons kasus dilakukan oleh 31 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat penurunan anggaran pada Ditjen Rehsos di tahun 2023 senilai Rp480 miliar yang mencakup hilangnya bantuan permakanan bagi 100.000 lansia dan 33.774 penyandang disabilitas, serta bantuan bagi 378.745 anak yatim piatu noncovid. 

Anggaran lain yang mendapat pemotongan adalah Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang mengalami penurunan target dan indeks. Di tahun 2022, target adalah 8.500 penerima manfaat (PM) dengan indeks bantuan senilai Rp6 juta, sedangkan pada mata anggaran 2023, target turun menjadi 7.500 dengan indeks 5 juta per PM.

Selain itu, Program bantuan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga turun dari Rp90 miliar menjadi Rp69 miliar. Hal ini juga menyebabkan penurunan target ke 2.847 KK, di mana sebelumnya program ini menargetkan 3.500 KK.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI juga menyoroti kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran yang juga dihadapi Kemensos. Adapun, program utama yang terdampak kebijakan tersebut adalah Program PENA, pemberdayaan KAT, Bansos Kearifan Lokal, Keserasian Sosial, Bantuan Stimulan Kebencanaan, dan honor pendamping.

Komisi VIII menyayangkan pemblokiran pada anggaran Kemensos dan meminta agar Mensos mengambil langkah-langkah strategis agar blokir bisa dibuka.

"Saya sedih anggaran dikurangi dan diblokir. Apalagi yang diblokir adalah justru program-program untuk memberdayakan masyarakat miskin," kata Endang Maria Astuti.