Dinilai Mau Hilangkan Jejak Anies Baswedan di DKI Jakarta, Heru Budi Mutasi Besar-besaran Sejumlah Pejabat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro menyatakan, mutasi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI besar-besaran yang dilakukan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sangat mungkin berunsur politis.

Ia menduga, bisa saja kebijakan Heru bertujuan menyingkirkan para pejabat yang dianggap memiliki kedekatan dengan eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun, ia mengakui memang tidak ada bukti otentik yang bisa membuktikan dugaan itu.

"Ketika kemudian ada yang beranggapan (mutasi besar-besaran adalah) bersih-bersih orangnya Pak Anies, bisa iya bisa tidak," ujar Karyatin saat dihubungi, Kamis (30/3/2023).

Baca Juga: PKS Geram Bukan Main dengan Keputusan Heru Budi Hartono: Tidak Diperhitungkan dengan Baik!

Selain itu, Heru juga disebutnya bisa saja berdalih perombakan jajaran pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) oleh Penjabat Kepala Daerah sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Karena itu memang dasarnya adalah surat edaran dari kemendagri, itu ada sebuah pembenaran. Pembenaran apa yang dilakukan Pak Pj," ucapnya.

Kendati demikian, ia pun memaklumi adanya perombakan jajaran pejabat yang dilakukan Heru. Ia pun meminta para pejabat agar loyal dan patuh pada Heru selama masa jabatannya berlangsung.

"Kalau sekarang yang berkuasa pak Pj, pak Heru, ya memang betul, loyalitasnya bukan lagi kepada pak Anies tapi kepada Gubernur yang definitif sebentuk Pj yaitu pak Heru," katanya.

Sebelumnya, Heru Budi merombak jajaran pejabat tinggi pratama pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Terdapat sejumlah pejabat yang dicopot dan dilantik oleh Heru.

Hal ini diketahui dalam kegiatan acara pelantikan dan pengukuhan pejabat tinggi pratama di Balai Kota DKI, Selasa (21/3/2023) yang dipimpin Heru. Kendati demikian, acara ini digelar secara tertutup.

Awak media awalnya tidak diperkenankan masuk ke gedung Blok C yang di dalamnya terdapat Balai Agung tempat acara pelantikan digelar.

"Belum boleh masuk, belum ada arahan dari pimpinan. Maaf ya," ujar salah seorang pegawai Pemprov DKI.