Walau Dinyinyirin Netizen, Anggota DPRD DKI Pasang Badan dan Dukung Heru Budi Bongkar Trotoar Garapan Anies

Warta Ekonomi, Jakarta -

Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk membongkar trotoar yang berada di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, menuai banyak kecaman dari netizen karena dianggap mengesampingkan hak pejalan kaki. Kendati demikian, anggota DPRD DKI Jakarta malah mendukung dan menganggap kebijakan yang dibuat pada zaman Anies Baswedan itu sebagai keputusan yang mengada-ada.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengatakan, komisi yang membidangi pekerjaan umum hingga tata ruang selama bertahun-tahun mengeluhkan pembangunan trotoar pada era gubernur sebelumnya. Dia mengaku, mendapat komplain dari masyarakat bahwa jalan di sekitarnya menjadi sempit akibat pembangunan trotoar di kawasan Santa.

"Saya sangat sependapat dengan Pak Pj Gubernur kalau memang mengevaluasi menata kembali trotoar yang memang kita sudah buat dengan harga yang begitu tinggi, begitu mahal, tapi karena memang sangat mengganggu perjalanan masyarakat," kata Ida saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Gunakan Manuver Hapus Jejak Anies Baswedan Lagi, Heru Budi Disorot Lagi: Ini Sebuah Kemunduran...

Menurut Ida, trotoar yang dibangun pada masa kepemimpinan Anies tersebut memang seharusnya dibongkar dan ditata ulang. Pasalnya, Ida memang menyangsikan pembangunan trotoar itu sejak awal karena membuat jalan di sekitarnya menjadi menyempit guna mendorong warga naik transportasi publik.

"Saya tidak mengerti periode kemarin itu pembangunannya memang sangat ngaco dan waktu kita mintai keterangan di rapat kerja bahwa alasannya itu untuk mengurangi orang agar tidak menggunakan kendaraan (pribadi) makanya trotoarnya diperlebar. Kan tidak lucu solusinya, bukan jalannya dipersempit dijadikan trotoar, tapi adalah bagaimana caranya ada jalur-jalur yang memang dibuat lancar tidak ada kemacetan," ungkapnya.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI itu menegaskan, pembongkaran trotoar menjadi jalan yang dilakukan Pj Heru adalah hal yang tepat. Dia pun tidak segan-segan memuji kebijakan Pj Heru yang berani tersebut.

Baca Juga: DKI Jakarta Alami Kemunduran, Manuver Heru Budi Disorot Habis-Habisan: Jadi Rindu Anies Baswedan...

"Sekali lagi saya sebagai Ketua Komisi D Fraksi PDIP memberi apresiasi kepada Pak Pj, trotoar-trotoar yang memang sangat mengganggu masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat bukan kepentingan pribadi menurut saya harua dievaluasi dan dibongkar," ucap Ida.

Diberitakan, kebijakan Pj Heru Budi Hartono melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan pada Jumat (14/4/2023), ternyata harus mengorbankan trotoar yang dibangun pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan.

Jalan di sekitar Pasar Santa yang sebelumnya merupakan trotoar dibongkar menjadi jalan raya untuk memfasilitasi kendaraan. Republika.co.id sempat mengikuti Pj Heru yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meninjau uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Santa pada Jumat.

Baca Juga: Ujungnya Dibalas Heru Budi, Sikap Gengsian Anies Baswedan Disoroti: Seharusnya, Jangan Dikasih Kesempatan

Jalan yang sempat diinjak Pj Heru dan Irjen Karyoto tersebut terungkap sebelumnya merupakan jalur pedestrian. Hal itu karena aspal di lokasi memang terbilang masih baru.

Ternyata, kebijakan Pj Heru tersebut ramai disorot di lini masa Twitter. Dia banyak mendapat kecaman lantaran mengubah trotoar menjadi jalan raya demi memperlancar arus lalu lintas. Dia pun dianggap lebih mewadahi kendaraan pribadi daripada pedestrian.

Pada saat itu, salah satu pengguna sepeda motor bahkan sempat berteriak kepada petugas gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya, karena putar balik yang biasa dilewati sudah ditutup.

"Gak efektif nih," kata salah satu pengguna sepeda motor yang berteriak ke arah Heru saat sedang meninjau lalu lintas.

Baca Juga: Heru Budi Gandeng Kementerian PUPR untuk Revitalisasi Monas, Jhon Sitorus: Keren, Jangan Cuma Pintar Ngomong Doang!

Sementara itu, Pj Heru mengatakan, wajar saja jika ada warga tidak setuju dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Santa.

"Ya dari 100, satu yang bicara itu biasa. Sekarang kita mau untuk kepentingan lebih besar atau untuk yang perorangan? Jajaran Polda, Pemda DKI kan semua kan memperhatikan itu," kata Heru.