Ambisi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ternyata Ada di Tangan Mantan Menteri BUMN yang Satu Ini…

Warta Ekonomi, Jakarta -

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) belakangan terus dikritik setelah molor dari tenggat yang menyebabkan pembengkakan biaya Rp12,8 triliun mesti ditanggung APBN. Ditambah lagi, China kini meminta APBN menjadi jaminan dari utang proyek terkait.

Sebelum pembengkakan ini benar-benar terjadi mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pernah menolak mentah-mentah proyek yang kini berada di bawah naungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut. 

Penolakan Jonan yang dilakukan pada 2014-2016 saat dia masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Saat itu Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama proyek justru tidak hadir dalam groundbreaking yang saat itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo. 

Baca Juga: Elite PPP Ungkap Jaminan APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terlalu Beresiko, Pemerintah Harus Pikir Ulang

Johan kekeuh menolak kereta cepat karena kereta tersebut tak cocok dipakai di ruas Jakarta-Bandung yang hanya 150 km. Sementara itu, kereta tersebut memiliki kecepatan 300 km per jam.

Jika di antara keduanya dibangun 5-8 stasiun dengan interval di masing-masing stasiun adalah delapan menit, maka kecepatan 300 km per jam itu tidak dapat digunakan secara maksimal.

Lagipula, Jonan sempat menolak menerbitkan izin trase pembangunan kereta cepat karena dinilai masih ada sejumlah regulasi yang belum dipenuhi terutama soal masa konsesi. 

Selain itu, ketika membicarakan proyek kereta cepat, tentu tidak dapat dilepaskan dari peran Rini Soemarno, mantan Menteri BUMN.

Pada tahun 2015, saat Indonesia menandatangani kerja sama dengan China mengenai proyek tersebut, Rini menjabat sebagai pimpinan tertinggi perusahaan-perusahaan milik pemerintah.

Baca Juga: Bukan Selesai Malah Tambah Masalah, Petinggi MPR Tuntut Pemerintah Jelaskan Proyek Kereta Cepat: Mesti Dievaluasi!

Namun, pada tahun 2016, peran Rini sebagai Menteri BUMN dipertanyakan oleh Komisi V DPR RI yang bertanggung jawab mengawasi penggunaan APBN.

DPR menilai bahwa pembangunan sarana transportasi kereta cepat harus menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Menteri Ignasius Jonan dan bukan bagian dari wewenang Rini Soemarno.