Bukan Selesai Malah Tambah Masalah, Petinggi MPR Tuntut Pemerintah Jelaskan Proyek Kereta Cepat: Mesti Dievaluasi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) hingga saat ini belum usai, justru menambah masalah dengan permintaan pihak China untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan. Hal ini membuat Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek tersebut.

Menurut Syarief, proyek ini sejak awal memang begitu banyak kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi perencanaan yang tidak matang, penunjukan kontraktor, rencana anggaran dan pembengkakan biaya di luar batas toleransi, bahkan sumber dan tingkat suku bunga hingga molornya penyelesaian.

Baca Juga: APBN Terancam Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, PDIP Salahkan Pemerintah: Tidak Cermat di Awal, Makanya Cina Berani...

Menurut dia, penjelasan ini dirasa penting dan mendesak mengingat proyek itu menyita dana pembangunan begitu besar, bahkan sekarang akan menjadi tanggungan atau APBN akan menjadi jaminan.

Demi untuk transparansi dan akuntabilitas, maka Proyek Kereta Api Cepat ini perlu diaudit karena berpotensi merugikan Negara dan melanggar konstitusi.

"Proyek yang memang bermasalah sejak awal ini mesti dievaluasi kelanjutannya. Jaminan APBN dan tingginya suku bunga pinjaman hanya akan menjerumuskan Indonesia pada jebakan utang yang semakin memberatkan," ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Syarief mengingatkan, di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin. Jangan terjebak pada proyek mercusuar, tetapi rakyat tetap miskin dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.

Tujuan minimal pembangunan adalah ketercukupan kebutuhan mendasar rakyat. Jangan sampai ada proyek gagah-gagahan namun menjadi beban fiskal, beban rakyat, dan apalagi beban ini justru berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Jika beban jauh lebih tinggi dari manfaat pembangunan, maka pemerintah telah melakukan kesalahan pembangunan yang nyata.

"APBN tidak boleh menjadi jaminan tambalan pembiayaan bagi proyek yang kontroversial ini. Masih banyak prioritas pembangunan lain yang membutuhkan alokasi fiskal. Apalagi dengan fiskal yang terbatas, melebarnya defisit, proyek kereta cepat ini hanya akan membuat keuangan negara semakin parah," ujarnya.

Disisi lain, kata dia, pihak China menginginkan jaminan APBN Indonesia karena mereka sadar bahwa proyek tersebut tidak feasebility. Menurutnya, evaluasi kelayakan proyek adalah hal yang lumrah, apalagi jika pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai, atau meleset jauh dari yang direncanakan.

Baca Juga: Jokowi Bisa Dipenjara dalam Skandal Kereta Cepat China, Refly Harun Bongkar Alasannya...

Bagi Indonesia yang daya dukung APBN-nya terbatas, faktor penganggaran ini menjadi sangatlah krusial. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan proyek-proyek pembangunan berjalan dengan terencana, terarah, dan presisi efisiensi serta mendatangkan manfaat langsung kepada Rakyat.

"Perencanaan ini harus berpijak pada skala prioritas dan efisiensi pembiayaan. Hal yang sama juga untuk pelaksanaannya mesti selaras dengan apa yang telah direncanakan. Jika perencanaan dan pelaksanaan bersilang arah dan terlalu jauh menyimpang maka tinggal tunggu saja pembangunan itu akan menjadi pemicu dan kontraproduktif karena tidak sesuai dengan kebutuhan pokok dan ekspektasi Rakyat," tutup Syarief.