DPRD DKI Sebut Heru Budi Rombak Trotoar Peninggalan Anies Baswedan karena Alasan Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengungkapkan bahwa pembongkaran trotoar warisan Anies Baswedan di simpang Santa, Jakarta Selatan, oleh Heru Budi Hartono pasti dilakukan karena alasan tertentu. Menurutnya, tidak mungkin pemimpin ibu kota Indonesia itu merubah kebijakan tanpa adanya pertimbangan maupun kajian terlebih dahulu.

"Apa pun yang dilakukan (pemerintah) itu ketika ada perubahan. Ini kan ada perubahan ya, pasti saya meyakini itu melalui kajian. Kajiannya terhadap pengguna jalur sepeda yang ada di Jakarta," jelas Gembong saat dihubungi wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Gembong pun menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan kajian mengenai jalur sepeda. Ia menduga hasilnya adalah jumlah pengguna sepeda di Jakarta sudah tidak terlalu signifikan, sehingga semakin hari semakin berkurang.

Baca Juga: Buka Suara Bela Heru Budi Setelah Pembongkaran Trotoar Santa, Kader PDIP: Maksudnya Baik, Bukan untuk Merusak Kota

Kajian itu pun dinilai membuat penggunaan jalur sepeda menjadi tidak maksimal. Karena itu, kata Gembong, Heru Budi memutuskan melakukan refungsi (alih fungsi) jalur sepeda itu untuk dijadikan sebagai jalur kendaraan bermotor.

"Mungkin seperti itu dalam benak saya, karena tidak mungkin mengubah suatu kebijakan tanpa melalui kajian," ujar Gembong.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan demi mengurai kemacetan bagi warga yang berlalu lintas.

Baca Juga: Gembong Warsono Pasang Badan Buat Heru Budi Usai Bongkar Trotoar Simpang Santa

"Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis.

Pemprov DKI Jakarta juga terus mengupayakan berbagai langkah cepat yang dibarengi evaluasi agar kebijakan efektif dan tepat sasaran. Setelah melalui kajian bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya diputuskan untuk membuka ruas jalan yang tidak dipakai untuk kendaraan melintas atau jalan idle sebagai akses kendaraan.

Baca Juga: Heru Budi Habis Dikritik Soal Ngaspal Trotoar dan Jalur Pedestrian Peninggalan Anies Baswedan, PDIP Pasang Badan: Ada Kajiannya!

Kemudian, Dinas Bina Marga DKI juga telah melakukan penyesuaian pada trotoar dengan melakukan pemasangan ramp yang menyesuaikan kemiringan trotoar dan diaspal sehingga jalan "idle" dapat dilintasi kendaraan.