Dapat Apresiasi Jokowi, Mendagri Tito Soroti Kesiapan Tangani Pemilu Hingga Inflasi

Di lain sisi, Mendagri menekankan perlunya jajaran Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024. Hal itu termasuk mendukung penyelenggara pemilu dalam menyukseskan gelaran tersebut. Misalnya mendata penyelenggara Pemilu di daerah yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda). Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga diarahkan agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, utamanya mengenai pembaruan data pemilih.

Mendagri menyebutkan, ada empat indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan pemilu, yaitu  pemilu berjalan aman dan lancar sesuai aturan; tingginya partisipasi pemilih; tidak ada konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama kekerasan; serta pemerintahan, baik pusat dan daerah, tetap berjalan lancar.

Baca Juga: KKB Papua Macam Ubah Strategi, Kini Mulai Tantang Menterinya Jokowi: Kalau Berani Debat, Ayo Datang!

Karena itu, Mendagri mengingatkan jajarannya agar dapat memastikan kegiatan rutin di tingkat pusat maupun daerah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini penting diperhatikan, terlebih menjelang Pemilu 2024 yang identik dengan dinamika politik yang dapat membuat program pusat maupun daerah terhambat. “Karena semua sibuk bertarung untuk kekuasaan, sementara rakyat tidak bisa dibiarkan, program-program harus tetap jalan,” jelasnya.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, ikhtiar tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian sekaligus reward and punishment terhadap program unggulan nasional yang dijalankan oleh daerah. Upaya itu dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dia menegaskan, seluruh komponen Kemendagri dapat berkontribusi dengan mengajukan isu-isu mengenai program unggulan yang bakal dinilai.

“Misalnya masalah stunting, kemudian mengenai masalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan infrastruktur,” tandasnya.

Tak hanya itu, Mendagri juga mengingatkan seluruh komponen Kemendagri agar memperhatikan sejumlah persoalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya terkait dengan masih rendahnya realisasi anggaran kegiatan dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bagi satuan kerja di daerah pada tahun 2022 dan 2023. Dirinya mengarahkan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) agar melakukan pengendalian dan evaluasi secara masif setiap bulannya.

Baca Juga: Niatnya Nyinyirin Jokowi, Anies Baswedan Malah Serang Diri Sendiri: Berarti, Anda Enggak Lulus SD?

Mendagri juga mengarahkan Ditjen Bina Pemdes agar melakukan koordinasi dengan Pemda untuk mempersiapkan pelatihan aparatur desa dan kecamatan. Langkah ini penting dilakukan untuk meningkatkan target kinerja Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Selain itu, Ditjen Dukcapil juga diminta agar mencermati pengadaan dan ketersediaan blangko KTP elektronik.