Jokowi Disebut 'Cawe-cawe', PDIP Jelas Nggak Terima: Dia Menghargai Pilihan Surya Paloh Mengusung Anies Baswedan!

Ketua DPP PDIP Said Abdulah mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghargai sikap politik Surya Paloh yang mana NasDem memilih untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

"Presiden Jokowi menghargai sikap politik Pak Surya, Ketua Umum NasDem yang mencalonkan Anies Baswedan. Tidak ada kalimat Presiden Jokowi melarang langkah politik NasDem," kata Said dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).

Menurutnya, Jokowi paham batasan demokrasi dan masing-masing partai politik juga memiliki hak dan kewenangan untuk mencalonkan bakal capres dan cawapres.

Baca Juga: Pengakuan Pak Pendeta Sungguh Mengejutkan! Anies Baswedan Disebut Gelisah saat Tahu Ada Gereja yang Puluhan Tahun Tak Dapat IMB: 'Dia...'

Said menepis komentar Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menyebutkan bahwa Jokowi cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan koalisi dan Pilpres 2024 mendatang.

Said menegaskan bahwa setiap parpol memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan siapa bakal capres dan cawapres usungan mereka.

"Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Denny Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe urusan pilpres," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa malam (2/5/2023), untuk berdiskusi terkait kondisi politik Tanah Air. Jokowi pun menepis langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.

"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).

Baca Juga: Akal Sehat Sudah Berbicara, Mantan Wakil Menteri Era Jokowi Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden: Dia Sangat Menonjol!

Dia pun menegaskan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik. Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.

"Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujar Jokowi. [ANTARA]