Sertifikasi Profesi Tingkatkan Daya Saing Industri Parekraf

Sertifikasi Profesi dinilai mampu meningkatkan saya saing industri sektor Pariwisata Ekonomi Kreatif (Parekraf). Untuk itu, dalam rangka mencari tahu perkembangan penerapan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyelenggarakan The 4th International Conference on ASEAN MRA-TP di kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung, Senin (8/5/2023).

ASEAN MRA-TP telah disepakati bersama oleh para menteri pariwisata se-ASEAN pada 2012 di Thailand. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengakuan bersama negara anggota ASEAN dalam menerapkan standar kompetensi tenaga profesional di bidang pariwisata.

Baca Juga: Kemenparekraf: Pesta Rakyat Labuan Bajo Street Carnival Sukses Gerakkan Ekonomi Masyarakat

MRA-TP adalah sumber rujukan yang disepakati bersama untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional pariwisata di ASEAN. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Martini Mohammad Paham, mengatakan, kegiatan kali ini guna mengetahui update penerapan MRA-TP di negara-negara Asia Tenggara.

"Karena sudah diluncurkan sejak 2012, penting bagi kami untuk mengetahui update dari penerapan tersebut. Kita juga belajar apa challenge (tantangan) yang dihadapi, dan kemudian bagaimana kita berkolaborasi antar negara ASEAN," ungkapnya.

Martini menyebutkan, isu yang dibahas lebih ke perkembangan kebijakan ini di negara-negara kawasan, serta mengetahui tantangan yang terkait capacity building juga sertifikasi. "Karena sertifikasi ini ada link and match antara industri dengan penyedia. Jadi, sumber daya manusianya dari sektor pendidikan," ujarnya.

Dia menegaskan, sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan ASEAN MRA-TP diperlukan agar bisa memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional pariwisata bekerja di kawasan. Bahkan, Filipina telah menyiapkan sertifikasi untuk 2 juta orang lebih.

Sementara, di Indonesia masih terbatas dan dan selama satu tahun ini sudah bekerja sama dengan  World Bank (Bank Dunia) bisa mensertifikasi sekitar 64 ribu orang.

"Kami berharap pemerintah daerah, dari kota/kabupaten hingga provinsi, mempunyai peran sehingga tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab melakukan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi," ungkapnya.

Martini mengaku bahwa kendala terhambatnya sertifikasi tenaga kerja profesional pariwisata salah satunya adalah wilayah Indonesia yang sangat luas. Untuk mengejar ketinggalan, pihaknya menerapkan pendidikan di enam poltekpar yang berada di Medan, Bandung, Lombok, Makasar, Bali, dan Palembang.

"Kita akan gerakkan juga dengan sekolah-sekolah Poltekpar lainnya. Ada SMAK juga yang kita kerja samakan," ujarnya.

Kemenparekraf berharap acara ini berlangsung tiap tahunnya agar mengetahui perkembangan yang ada terkait penerapan kebijakan tersebut di negara-negara ASEAN. Ia menuturkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun menginginkan agar acara ini dilakukan bergiliran di tiap negara ASEAN. 

"Hal ini agar ownership-nya tetap terjaga, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara ASEAN lainnya," pungkasnya.