Camat Ketahuan Biayai KKB, Analis Politik Ungkap Jika Mau Berantas, Harus Ada Kerjasama Pemangku Kepentingan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Aparat keamanan menciduk seorang Camat Kenyam di Kabupaten Nduga berinisial MM. Dia diduga yang memberikan bantuan dana kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB)/kelompok separatis teroris (KST) Egianus Kogoya untuk membeli amunisi yang digunakan melawan aparat.

Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Faisal Ramadhani ketika dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. 

Dia mengatakan, laki-laki berinisial MM adalah Kepala Distrik Kenyam yang diduga menyalurkan uang senilai Rp 30 juta bagi KKB di Nduga.

Analis politik Karel Susetyo mengatakan, langkah itu menunjukkan untuk memberantas KKB di papua diperlukan kerja sama semua pemangku kepentingan. 

Baca Juga: Camat Kenyam Terbukti Danai KKB untuk Beli Amunisi, Satgas Damai Langsung Tangkap Pelaku

"Informasi tersebut mengejutkan, mengingat sebagai aparatur negara seharusnya berupaya sekuat tenaga untuk ikut menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI," kata Karel di Jakarta, Senin (9/5/2023).

Menurut Karel, penangkapan camat juga menjadi catatan penting sebagai salah satu faktor sulitnya menyelesaikan permasalahan di Bumi Cenderawasih. 

Fakta itu jug sekaligus menampar wajah aparat keamanan, yaitu TNI-Polri yang selama ini telah bekerja mati-mati bertaruh nyawa di Papua.

"Bayangkan, betapa hancur dan sakitnya hati para prajurit tersebut yang mempertaruhkan hidupnya dan keluarganya demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI, namun dikhianati oleh aparatur negara lainnya," ujar CEO Point Indonesia tersebut.

Karel menilai, aparat TNI-Polri sebagai ujung tombak melawan KKB tentu sudah bekerja maksimal dengan tidak sedikit yang gugur. 

Hal itu terjadi akibat keganasan KKB. Sayangnya, TNI-Polri tidak mendapat dukungan dari aparatur pemerintah yang malah berkhianat.

"Kasus Camat MM ini bisa jadi merupakan fenomena ujung gunung es belaka, di mana sebenarnya masih banyak lagi aparat pemerintah daerah dan desa yang bersimpati bahkan mendukung gerakan KKB. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri sepatutnya memberikan perhatian lebih dalam pembinaan aparatnya di Papua," ucap Karel.

Dia menyebut, aparatur pemerintah yang membantu KKB dengan cara memberi dana untuk membeli digunakan mendapatkan amunisi dari Papua Nugini. Untuk itu, Karel meminta pengawasan di perbatasan negara harus diperkuat demi memutus mata rantai konflik di Papua. 

Baca Juga: KKB Papua Dinilai Sudah Kelewatan, Eks Menterinya Jokowi Sampai Geram: Saya Akan Minta Bom Sama TNI

"Putus jalur mata rantai penyelundupan amunisi ilegal yang berasal dari luar negeri," ujarnya.

Karel menambahkan, keterlibatan seluruh aparatur dan instusi serta lembaga pemerintah dengan bersinergi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan Papua secara komprehensif. 

Jika instansi pemerintah lain abai dan menyerahkan hal tersebut kepada aparat keamanan saja, sambung dia, niscaya permasalahan Papua akan terus berlanjut.

"Kita semua berharap kepada Kemendagri untuk dapat lebih memperhatikan aparaturnya di daerah tersebut. Agar tidak lagi ada kasus aparatur daerah yang berkhianat kepada NKRI. Untuk itu semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama secara intens untuk dapat menyelesaikan permasalahan di Papua agar dapat selesai," ucap Karel.