Myanmar Sama Sekali Gak Diabaikan ASEAN, Ternyata Ini Strategi Indonesia

Warta Ekonomi, Labuan Bajo -

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan, Myanmar tetap dilibatkan dalam pembahasan bersama negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Namun, perwakilan Myanmar yang dilibatkan memang bukan pejabat level politik melainkan diplomat atau pejabat seniornya.

"Kehadiran Myanmar cukup terwakili karena yang dibatasi adalah wakil politik. Kalau seperti kita, ada ASN atau PNS yang tetap hadir mengikuti berbagai proses pembahasan," kata Faizasyah, Kamis (11/5/2023).

Baca Juga: Momen Horor Pejabat ASEAN Bawa Bantuan Kemanusiaan Diserang di Myanmar, Aksi Teroris Makin Brutal

"Artinya mereka tetap menjadi bagian proses pembahasan menuju kesepakatan," sambung Faizasyah.

Setelah junta militer menggulingkan pemerintahan terpilih Myanmar melalui kudeta Februari 2021, para pemimpin ASEAN dan pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlang menyepakati Konsensus Lima Poin sebagai rencana perdamaian untuk membantu Myanmar keluar dari krisis.

Namun, dua tahun setelah disepakati, junta Myanmar tak kunjung menerapkan konsensus ini ketika kondisi di Myanmar semakin buruk di mana tentara gencar meluncurkan serangan-serangan udara.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan ASEAN tidak akan menyerah meski tak ada kemajuan dalam bagaimana Myanmar menerapkan Konsensus Lima Poin.

Retno menambahkan disertai dukungan para pemimpin ASEAN, Indonesia akan terus menjalin hubungan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.

Para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama di sela-sela KTT Ke-42 untuk mendukung pernyataan Presiden Jokowi dalam merespons serangan yang baru-baru ini dialami Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) dan tim pemantau ASEAN di Myanmar.

Selain pernyataan bersama tersebut, KTT Ke-42 ASEAN juga menghasilkan sedikitnya 10 dokumen lain selama pertemuan tingkat tinggi berlangsung 10-11 Mei.

Dokumen tersebut antara lain Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi, Deklarasi Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Kawasan, dan Deklarasi Peningkatan Konektivitas Pembayaran Kawasan dan Promosi Transaksi Mata Uang Lokal.

ASEAN juga mengemukakan pernyataan bersama yang antara lain tentang Pembangunan Visi Masyarakat ASEAN Pasca-2025, Pernyataan tentang Penguatan Kapasitas ASEAN dan Efektivitas Institusi, dan Pernyataan Pemimpin KTT ke-42 ASEAN.