Relawan Jokowi Minta Anak Buah Surya Paloh Tanggung Jawab Apabila Ada Kegaduhan Akibat Tudingan Politisasi Hukum

Kelompok Relawan Pendukung Jokowi yang kini mendukung Ganjar Pranowo, Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) menyoroti soal tudingan yang menyebut adanya politisasi hukum di penetapan tersangka Menkominfo yang juga Sekjend NasDem, Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi BTS.

Sebagaimana diketahui, di tengah kasus Johnny G Plate, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyinggung adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Menurut Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan, tudingan tersebut jika memang mengarah pada kasus Johnny G Plate, maka harus segera dibuktikan kebenarannya.

Baca Juga: Geger! Nilai Ganjar Tak Bisa Selesaikan Masalah Selama Memimpin Dua Periode, Warga Jawa Tengah Ini Pilih Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden

“Maka Willy Aditya, politisi NasDem harus dapat membuktikan tuduhannya agar tidak menjadi bola liar yang justru dapat menciptakan kegaduhan menjelang Pemilu 2024,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi kepada wartaekonomi.co.id, Rabu (24/5/23).

Sutrisno mengungkapkan tudingan tersebut merupakan hal serius yang memiliki konsekuensi hukum.

Sutrisno bahkan menyebut Willy Aditya harus bertanggung jawab jika terjadi kegaduhan yang tak diinginkan sebagai dampak dari tudingan tersebut.

“Tuduhan adanya politisasi hukum, intimidasi, dan kesemena- menaan aparat penegak hukum, serta penangkapan orang- orang tertentu merupakan tuduhan serius dan tentu memiliki konsekuensi hukum,” ujarnya.

“Jika terjadi kegaduhan politik dan hukum akibat tuduhan ini, maka WA harus bertanggung jawab,” tambahnya.

Baca Juga: Geger! Bisa Buat Masyarakat Bahagia, Amien Rais Minta Surya Paloh Bongkar Dugaan Korupsi Teman-temannya Jokowi dengan Bantuan Orang Ini

Sebelumnya, Willy Aditya menyebut adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Menurutnya, saat ini aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat.

Tak tanggung-tanggung, Willy juga mengaitkan itu dengan presiden yang disebut petugas partai.

“Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat, yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5/23).