Relawan: Istilah 'Petugas Partai' Tak Bermaksud Merendahkan Presiden Jokowi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kelompok Relawan Jokowi yang kini mendukung Ganjar Pranowo di 2024, Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), menegaskan istilah “petugas partai” yang kerap disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP, bukan bermaksud untuk merendahkan Jokowi.

Sebagaimana diketahui, di tengah kasus Johnny G Plate, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyinggung adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara, dan menyinggung presiden seorang petugas partai.

“Bahwa pernyataan terjadinya politisasi hukum sebagai akibat dari presiden saat ini adalah petugas partai, bukan pelayan rakyat adalah pernyataan yang merendahkan Presiden Jokowi,” ujar Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan dalam keterangan resmi kepada wartaekonomi.co.id, Kamis (25/5/23).

Baca Juga: Geger! Bisa Buat Masyarakat Bahagia, Amien Rais Minta Surya Paloh Bongkar Dugaan Korupsi Teman-temannya Jokowi dengan Bantuan Orang Ini

Menurut Sutrisno, istilah tersebut dimaksudkan untuk lingkup internal partai saja yang mana memang sebuah fakta bahwa Jokowi merupakan kader PDIP.

Karenanya, ia menegaskan tak ada maksud untuk merendahkan dan menghina Jokowi dengan penggunaan istilah tersebut.

“Pernyataan petugas partai yang sering digunakan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi dalam kegiatan yang bersifat internal PDIP dan tidak dimaksud untuk menghina dan merendahkan Presiden Jokowi,” jelasnya.

Menurut Sutrisno, apa yang dilontarkan oleh Willy Aditya hanya reaksi emosional saja.

“Reaksi emosional yang ditunjukkan Willy dan NasDem atas penahanan Johnny Plate dengan tangan diborgol, justru menunjukkan posisi Johnny Plate sebagai petugas partai NasDem, bukan pelayan rakyat. Sebab hingga saat ini, hanya NasDem yang bereaksi, marah atas penahanan Johnny Plate, bukan rakyat,” jelasnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Ngibul Soal Cari Takjil di Masjid UGM saat Jadi Mahasiswa? Refly Harun Sampai Ngakak Dengarnya: Dulu Masih Kuburan!

Sebelumnya, Willy Aditya menyebut adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Menurutnya, saat ini aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat.

Tak tanggung-tanggung, Willy juga mengaitkan itu dengan presiden yang disebut petugas partai.

“Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat, yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5/23).