Ternyata Salah Data Saat Kritik Jokowi, Anies Baswedan Disoroti: Pahamkan Kenapa Dia Dipecat...

Penggiat Media Sosial, Chusnul Chotimah menyoroti pernyataan kontroversial terkait dengan pembangunan tol yang diucapkan oleh Anies Baswedan.

Dirinya menyoroti bagaimana kritikan tersebut ternyata keliru, mantan menteri pendidikan tersebut dinilai salah dalam membaca data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Anak Buah Haji Giring Ganesha Singgung Layanan Air Bersih Jakarta di Masa Kepemimpinan Anies Baswedan: Jalan di Tempat!

Chusnul hanya bisa terkekeh melihat hal tersebut, menurutnya hal ini merupakan alasan mengapa mantan pejabat ini diturunkan sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya hal tersebut terjadi karena blunder dari Anies, dia tak bisa membaca data yang telah diberikan secara jelas.

"Pahamkan kenapa Anies dipecat dari menteri pendidikan sama pak Jokowi, baca data aja dia salah," ucapnya dalam Twitter @ch_chotimah2, Kamis (25/05/2023).

Selain itu, Chusnul juga mengungkit blunder yang dilakukan oleh Anies, dirinya teringat moment mantan pejabat ini viral karena salah dalam menyanyikan salah satu lagu nasional.

Baca Juga: Refly Harun Minta Relawan Anies Baswedan Tak Main Lapor Polisi Seperti Relawan Ganjar Pranowo Jika Ada Perbedaan Pendapat

"Salah lirik lagu nasional, pendukungnya tepuk tangan. Salah baca data BPS, pendukungnya juga tepuk tangan. Bungulnya," pungkasnya.

Diketahui, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian menilai Anies Baswedan telah keliru dalam mengartikan data milik Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Safari Politik ke Jawa Timur, Anies Ambil Pesan Batoro Katong: Kalau Tak Sanggup Jujur, Jangan Masuk Pemerintahan

Sebab, ribuan kilometer jalan nasional pada eranya Susilo Bambang Yudhoyono ternyata bukan dibangun baru. Namun peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Baca Juga: Telak! Laporkan Anies Baswedan ke Polisi, Relawan Ganjar Pranowo Disebut Hanya Buat Indonesia Jadi Bahan Tertawaan

"Status kewenangan jalan nasional bertambah. Itu perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," tegas Hedy di Jakarta, Rabu (24/05/2023).