Mas Anies dan Mas Ganjar Punya Uang Rp5 Triliun, Gak? Kata Fahri Hamzah Kalau Gak Punya, Gak Bisa Nyapres

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo telah resmi menjadi bakal calon presiden (bacapres) yang akan maju dalam gelaran pemilu presiden 2024. Semakin dekatnya pemilu 2024, membuat kondisi politik di tanah air pun semakin panas. Pasalnya, untuk maju dalam pilpres bacapres membutuhkan dukungan yang mumpuni baik dari segi materil dan immateril. 

Wakil Ketua Umum  Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah bahkan membeberkan jika, pesta demokrasi itu permainan yang mahal, karena mengakomodasi keterlibatan publik secara lebih luas secara atau masif.

“Ongkos untuk menjadi seorang calon presiden (capres),  jumlahnya gila-gilaan lagi, karena sudah mencapai triliunan.  Kalau di Indonesia, orang tidak punya uang Rp5 Triliun, tak bisa nyapres,” ungkap Fahri dalam keterangannya, Minggu (28/5/2023).

Dimana, hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam program acara Your Money Your Vote bertajuk 'Uang Haram di Pusaran Pemilu 2024', Sabtu (27/5/2023).

Baca Juga: Dituduh Terlibat dalam Proyek Food Estate yang Gagal Total, Fahri Hamzah Ngamuk Dicap ‘Ayam Sayur’

Sebagai contoh, Fahri mengungkapkan ongkos yang diperlukan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) mencapai puluhan hingga ratusan miliar, tergantung besar kecil provinsi. Makanya, tak heran, untuk pemilihan presiden (Pilpres), minimal seorang capres butuh uang minimal sebesar Rp5 triliun.

“Dari mana uang sebanyak itu? Kalau seorang capres uangnya bukan uang pribadi, melainkan dikumpulkan dari berbagai donatur. Meski dibelakang nanti akan ada hubungan dengan power (kekuasaan)  dan policy (kebijakan) yang akan dibuat oleh negara dan pemerintah,” ucap Fahri. 

Baca Juga: Jokowi Cari Pemimpin yang Berani Ambil Risiko, Fahri Hamzah Curiga: Wah Kayaknya Bukan Petugas Partai...

Dengan model demokrasi begini, Fahri menyebut, pertarungan dalam memilih pemimpin itu bukan soal adu gagasan, tapi adu logistik. 

Karena itu, lanjut dia, harus dipikirkan secara serius bagaimana caranya membiayai yang mahal di dalam demokrasi ini, supaya biaya mahal itu justru tidak menjadi sumber korupsi. 

“Regulasinya yang masih tanggung harus disempurnakan, juga regulasi-regulasi lain yang berkaitan dengan pembiayaannya sendiri,” tutup Fahri.