Menko Airlangga Mati-matian Lobi Uni Eropa Soal UU Deforestasi, Bagaimana Hasilnya?

Di lain sisi, pada situasi global yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini, Airlangga menilai, semua pihak perlu bekerja serta bergerak selaras dan harmonis dalam mencapai tujuan bersama yaitu pemulihan ekonomi dan kesejahteraan.

"Peran industri sangat penting. Mari bersama mempromosikan palm oil secara positif yang sejalan dengan upaya dan komitmen yang telah dilakukan selama ini," pungkas Airlangga.

Baca Juga: Berkomitmen Salurkan Kredit ke Sektor Sawit untuk Realisasikan Program PSR Pemerintah, BRI Minta Petani Lakukan Hal Ini

Dia menambahkan, standar national sustainability yang dimiliki Indonesia dan Malaysia melalui ISPO dan MSPO perlu mendapatkan pengakuan sehingga seharusnya EUDR bisa memberi jalan kepada produk kelapa sawit yang sudah bersertifikat ISPO ataupun MSPO.

Pada sesi tanya jawab, juga diangkat beberapa fitur ketentuan EUDR antara lain yang menyangkut persyaratan Geolocation Data, labelling negara-negara menjadi high risk, standard dan low risk yang menjadi salah satu permasalahan bagi negara produsen minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia.

"Selama isu ini belum mencapai titik tengah yang dapat diterima kedua pihak, maka dipandang sulit untuk palm oil diterima di Uni Eropa," jelas Menko.

Airlangga menjelaskan, geolocation data ini terkait juga dengan privasi data. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan turunan EUDR perlu dibahas bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait (policy maker, industri, smallholders, dan civil society/NGOs) termasuk bersama Uni Eropa dengan membentuk platform multistakeholders agar dampak negatif EUDR dapat ditangani dan diminimalisasi/dihilangkan.