Soal Jokowi Cawe-Cawe, Dosen UGM: Dia Bisa Menggerakkan Relawan dan Birokrat TNI/Polri

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dosen komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad angkat bicara terkait Pernyataan Presiden Jokowi yang menyiratkan intensinya akan cawe-cawe dalam urusan politik jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, niat dari Presiden ini mestinya dapat dikawal dan dijalankan secara maksimal oleh lembaga-lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu, seperti KPU dan juga lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu.

"Kita tahu, komitmen ini, selama beberapa tahun terakhir, diragukan banyak kalangan. Karena itu, Presiden Jokowi perlu membuktikan bahwa dia tidak hanya memiliki komitmen kuat pada dua hal itu saja," kata Nyarwi.

Nyarwi menambahkan sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memiliki sumber daya yang memadai yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi kita agar lebih bisa naik kelas.

"Wajar Presiden Jokowi, sebagai Kepala Negara, menginginkan agar pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa mewariskan residu-residu polarisasi atau konflik sosial di masyarakat dan semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair," tambahnya.

Nyarwi menilai dapat dipahami cawe-cawenya Jokowi akan mengubah peta Pilpres 2024.

"Kontroversi dan multi interpretasi ini terkait dengan tiga hal yaitu, posisi, preferensi dan subyektifitas Presiden Jokowi. Kita tahu, Presiden Jokowi tidak hanya berperan sebagai Kepala Negara saja, namun juga sebagai kepala Pemerintahan. Presiden Jokowi juga tidak hanya sebagai kader PDIP yang sukses memenangkan dua kali Pilpres. Lebih dari itu, Presiden Jokowi juga merupakan pimpinan koalisi dari (ketua umum) parpol-parpol yang pernah mengusungnya sebagai Capres dalam Pilpres 2019 lalu.

"Sebagai individu yang sedang menjabat sebagai Presiden dan juga sebagai politisi dari partai tertentu, yang juga sudah mendeklarasikan sosok Presiden, pernyataan Jokowi terkait dengan transisi kepemimpinan nasional tersebut dapat memicu spekulasi banyak kalangan, khususnya dari pimpinan parpol dan tokoh-tokoh yang ingin memunculkan pasangan Capres-Cawapres, termasuk pasangan Capres-Cawapres alternative di luar lingkaran Istana.

"Posisi, peran, preferensi dan subyektifitas Presiden Jokowi terkait dengan siapa saja yang layak untuk di-endorse sebagai pasangan Capres-Cawapres yang mampu meneruskan kepemimpinannya pasca Pilpres 2024 mendatang dapat menimbulkan skala pengaruh yang sangat luas.

"Skala pengaruh ini juga bisa menggerakkan barisan relawan yang selama ini menjadi pendukung setia Presiden Jokowi.

Tidak hanya itu, pengaruh tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, bahkan bisa berkembang ke lingkungan birokrasi, hingga ke lingkungan TNI/Polri.

"Skala pengaruh ini saya kira yang harus dikelola dengan arif oleh Presiden Jokowi dan para tokoh yang ada dalam lingkaran terdekatnya saat ini," tuturnya.