Antisipasi Kerawanan, Bawaslu Siapkan Mitigasi Logistik Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menyiapkan rencana mitigasi terkait pengadaan logistik dan distribusi perlengkapan pemungutan suara pada Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan hal itu perlu dilakukan pihaknya mengingat ada potensi kerawanan dalam proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu, terutama soal kotak dan surat suara.

Dia juga meminta jajarannya mengawasi dengan cermat terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 tersebut. Terlebih, kata dia, pembagian pencetakan surat suara Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya.

"Keterlibatan pengadaan KPU surat suaranya hanya untuk Presiden/Wakil Presiden dan DPR, dan alat bantu tunanetra. Kalau provinsi pengadaan surat banyak dan ini menjadi perhatian kita karena sebagian besar surat suara ada di KPU Provinsi," jelas Herwyn di Batam, Kepulauan Riau, kemarin.

Bawaslu, lanjut Herwyn juga berharap persoalan Pilkada 2020 tidak terulang di Pemilu 2024, misalnya percetakan surat suara untuk memilih DPR provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan di luar provinsi tersebut. Hal itu imbuhnya akan berpengaruh pada masalah distribusi.

"Mitigasi pencegahan perlu kita lakukan. Terkait lokasi percetakan, semakin jauh akan bermasalah dengan distribusi, apalagi bagi daerah yang geografisnya kepulauan, pegunungan," tegasnya.

Lebih lanjut kotak juga dapat menjadi masalah tersendiri jika spesifikasinya menurun baik dari ukuran maupun bahannya. Dalam rapat Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu disepakati kotak suara untuk Pemilu 2024 berbahan karton.

Menurutnya penurunan spesifikasi kotak suara turut memengaruhi fungsi. Dampaknya, masalah akan timbul dan menganggu kegiatan pemungutan suara di TPS.“Sehingga ini bisa menimbulkan masalah jika hal ini mengganggu berlangsungnya pemungutan suara karena kualitas kotak suara yang menurun," jelas Herwyn.

Jika ada kemungkinan spesifikasi kotak suara turun, Herwyn menegaskan Bawaslu perlu melakukan pengawasan dari pengadaan logistik. Walau begitu, dia melihat hal ini perlu dilakukan pencermatan lebih lagi terutama dalam penyesuaian Peraturan KPU terkait pengadaan logistik dan distribusi.