NasDem Jabar Bantah Minta Mahar Rp3,5 Miliar

DPW NasDem Jawa Barat membantah jika pihaknya meminta mahar sebesar Rp3,5 miliar untuk proses nomor urut calon legislatif.

Diketahui, sempat beredar video viral keputusan pengurus NasDem di Kabupaten Indramayu yang beramai-ramai melepaskan sejumlah atribut. Termasuk, seragam dan kartu tanda anggota (KTA) Partai NasDem di Aula Sekretariat DPD Partai NasDem Indramayu, Minggu (11/6/2023) lalu.

Baca Juga: Pengurus Partai Nasdem di Indramayu Diisukan Diminta Bayar Rp3,5 Miliar Kalau Mau Nyaleg, Ramai-ramai Langsung Mau Pindah ke Perindo

Bahkan, beredar isu mundurnya Ketua DPD NasDem Indramayu, Husen Ibrahim, karena diduga dimintai mahar Rp3,5 miliar untuk menjadi Caleg DPR RI nomor urut 2. Namun, Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, menegaskan, sepanjang proses pemilu sejak yaitu 2014, 2019, dan sekarang, pihaknya tidak pernah meminta syarat atau mahar.

"Ini konsisten akan diterapkan sampai kapan pun Partai NasDem ada. Tidak hanya sebatas pemilihan legislatif (pileg), tapi juga di eksekutif," tegas Saan kepada wartawan di Bandung, Selasa (13/6/2023).

Saan mencontohkan ketika pemilihan presiden periode pertama, Surya Paloh mendukung Joko Widodo tanpa syarat apapun. Begitu pun dengan periode kedua. Hal ini juga berlaku pada dukungan terhadap calon gubernur, bupati, walikota. "Kami memberikan dukungan tanpa syarat apa pun," tegasnya.

NasDem berpandangan, selama dalam keyakinan partai bahwa yang dicalonkan memiliki karakter baik, punya kemampuan, kapasitas, dan bisa membawa daerahnya maju, NasDem akan memberikan dukungan. "Tanpa mentransaksikan dan membebani apapun," ujarnya.

Hal ini bisa dikonfirmasi langsung terhadap calon yang pernah diusung NasDem khususnya di pemilihan kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dan kepala daerah lainnya.

"Bahkan, kader partai lain pun kami perlakukan sama, yakni tanpa mahar atau syarat," katanya.