Tanggapi Pensiun Dini PLTD, DEN Nilai Langkah Tepat Tekan Biaya Listrik

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazai menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat program dedieselisasi atau pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) merupakan langkah tepat dalam mendorong transisi energi sekaligus menekan biaya pokok penyediaan listrik yang masih tinggi.

Menurut Kholid, PLTD selama ini menjadi salah satu sumber listrik paling mahal dan tidak efisien, meskipun kapasitas terpasangnya relatif kecil.

“PLTD itu paling banyak, meskipun kapasitasnya kecil, tetapi jumlah unitnya sangat banyak. Dan cost per kWh-nya itu tinggi sekali, sekitar 4.000-an per kWh. Itu mahal sekali,” ujarnya kepada Warta Ekonomi, Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan, dominasi PLTD terutama berada di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan transmisi. Namun, ketergantungan terhadap diesel dinilai tidak berkelanjutan karena selain mahal, juga menghasilkan emisi tinggi serta masih bergantung pada impor bahan bakar.

“PLN kita dorong untuk tidak mengandalkan diesel di daerah remote. Karena mahal, kotor, dan sebagian bahan bakarnya impor,” kata dia.

Kholid mendorong percepatan dedieselisasi dilakukan melalui substitusi PLTD dengan pembangkit yang lebih bersih, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS).

Menurutnya, pemanfaatan PLTS di wilayah terpencil sudah mulai berjalan, namun perlu diperluas secara masif agar mampu menggantikan peran PLTD secara bertahap.

“Ke depan tantangannya adalah bagaimana PLTS itu dikombinasikan dengan baterai sebagai base load di sistem kecil. Di daerah remote seperti Karimunjawa sudah mulai, ini yang perlu dimasifkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara teknis penghentian operasional PLTD relatif lebih mudah dibandingkan pembangkit lain seperti PLTU. Pasalnya, porsi PLTD dalam bauran listrik nasional tidak sampai 10%, meskipun jumlah unitnya mencapai sekitar 4.000 unit.

“PLTD itu harus di-shutdown. Dan lebih mudah dihapuskan dibanding PLTU yang porsinya sekitar 67%,” kata Kholid.

Selain itu, pembangunan jaringan transmisi yang terintegrasi melalui konsep Nusantara Grid dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap PLTD. Dengan sistem interkoneksi, pasokan listrik dari daerah surplus dapat disalurkan ke wilayah dengan kebutuhan tinggi.

“Masalah kita di sektor kelistrikan itu mismatch antara daerah penghasil listrik dengan beban puncak. Itu yang harus diatasi melalui penguatan jaringan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan program pemensiunan PLTD atau dedieselisasi.

Arahan tersebut sejalan dengan upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, yang meningkatkan biaya operasional pembangkit berbasis diesel.

“Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan,” ujar Airlangga usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Pemerintah juga diminta segera menghitung kebutuhan pendanaan untuk mempercepat implementasi program tersebut, termasuk mendorong konversi PLTD ke pembangkit berbasis energi baru terbarukan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menugaskan Danantara untuk mempercepat realisasi proyek sekaligus menyelesaikan berbagai kendala teknis dan pembiayaan yang selama ini menghambat transformasi PLTD.

“Dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya, Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada PLTD tersebut,” kata Airlangga.