Info Terbaru! KPK Dikabarkan Bakal Kembali 'Mukul' NasDem, Denny Indrayana: Tujuannya Jelas, Menjegal Anies Baswedan

Partai NasDem dikabarkan kembali digoyang dengan isu yang melibatkan kasus korupsi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Eks Wakil Menteri Hukum dan Keamanan (Wamenkumham), Denny Indrayana.

Dalam unggahannya di Twitter, ia menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencoba memukul Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Baca Juga: KPK Sebut Ada Menteri yang Akan Jadi Tersangka, Jamiluddin: Agak Langka Ya, Biasanya KPK OTT

"Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK," tulis Denny, dikutip Rabu (14/6/2023).

Berdasarkan keterangannya, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut membeberkan jika KPK sedang menargetkan salah satu menteri NasDem untuk dijadikan tersangka. Dalam hal ini, diduga sosok menteri tersebut adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang Menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP, dan menjegal pencapresan Anies Baswedan," tegas dia.

Meski demikian, Denny menilai gangguan semacam ini justru akan makin meneguhkan Partai Nasdem di dalam kaolisi.

"Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, 'Abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan'," urai Denny.

Menurutnya, saat ini hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja.

"Di informasi lain, pimpinan KPK datang ke seorang Menteri senior, menyatakan telah lengkap bukti, dan meminta izin Presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol. Ada empat dugaan kasus korupsi, soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah. Sang menteri senior mengatakan, 'jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum'," jelasnya.

Dalam ceritanya, Denny menyampaikan pimpinan parpol tersebut masih selamat hingga kini, karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Ia membeberkan, izin dari Presiden pun tidak kunjung turun ke KPK.

Baca Juga: Ditanya Legacy Ganjar, Pendukungnya Langsung Bongkar 'Borok' Anies: Biaya Komitmen Formula E Kasusnya Masuk KPK

Oleh karena itu, Denny menilai saat ini KPK hanya menjadi alat penguasa untuk menyerang lawan oposisi. Pasalnya, skenario penanganan kasus terkesan pilih-pilih.

"Maka, terbuktilah kekhawatiran saya, setelah diperpanjang setahun masa jabatannya, melalui putusan MK, Firli Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi," kata dia.