KSP: Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Tersambung Penuh Akhir Tahun Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) akan tuntas dan tersambung sepenuhnya pada akhir Desember 2023. Proses konstruksi kini tinggal merampungkan Seksi 1 yang pekerjaan fisiknya sudah mencapai 63 persen.

"Kami yakin target Tol Sibanceh tersambung penuh akhir tahun ini akan tercapai," tegas Tenaga Ahli Utama KSP, Helson Siagian, dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Baca Juga: Progres Jalan Tol IKN Capai 22 Persen, Kementerian PUPR Siapkan 52 Ribu Pohon untuk Ditanam

Sebelumnya, pihak pelaksana telah menyelesaikan pembangunan konstruksi pada Seksi 5 dan 6, di mana segmen ini akan tersambung dengan Seksi 2, 3, dan 4 yang sudah lebih dulu beroperasi. "Untuk Seksi 5 dan 6 tinggal menunggu penetapan tarif dan siap dibuka dalam waktu dekat," jelas Helson.

Sebagai informasi, Tol Sibanceh sepanjang 74,2 kilometer terdiri atas enam seksi. Seksi 1, yakni ruas Padang Tiji-Seulimeum, Seksi 2 Seulimeum-Jantho, dan  Seksi 3 Jantho-Indrapuri. Adapun Seksi 4 mencakup ruas Indrapuri-Blang Bintang, Seksi 5 Blang Bintang-Kuta Baro, dan Seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam.

Pembangunan Tol Sibanceh dengan nilai investasi sebesar Rp12,35 triliun ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor.

Helson mengatakan, Tol Sibanceh merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dan menjadi jalan tol pertama di Bumi Serambi Makkah. Nantinya, ruas ini akan terhubung dengan Tol Lhokseumawe-Sigli yang masih dalam tahap perencanaan oleh Kementerian PUPR dan PT Hutama Karya (Persero).

"Tol Sibanceh tidak hanya bermanfaat bagi mobilitas masyarakat, tapi juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Aceh," tutur Helson.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Jafar, menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk membantu percepatan pengadaan tanah. "Saat ini kami (Pemerintah Aceh) sedang memproses izin penetapan lokasi baru mengingat adanya kebutuhan lahan tambahan untuk menyelesaikan proyek ini," ungkapnya.