Mahar Politik Disebut Jadi Sandungan Penetapan Capres-cawapres di KKIR, Cak Imin: Siapa yang Mau Ngasih?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membantah dugaan adanya politik mahar dalam penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Tidak hanya membantah, Cak Imin pun meyakini tidak ada pihak yang ingin memberikan mahar pada koalisinya untuk segera menetapkan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 nanti.

Baca Juga: Bantah Isu Keretakan Hubungan KKIR, Cak Imin Terang-terangan Tunggu Langkah PDIP

"Enggak ada. Siapa yang mau ngasih, juga enggak ada yang mau," kata Cak Imin dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dia pun menegaskan penetapan pasangan capres cawapres adalah bagian dari proses dalam koalisi. Dalam hal ini, Cak Imin menegaskan proses penetapan capres-cawapres tidak akan melibatkan koalisi lain.

"Bagian dari proses, biasa proses yang menuju penyamaan antar calon-calon anggota koalisi. Itu pertama. Sehingga kita tidak boleh tidak melibatkan anggota koalisi yang lain," katanya.

Dia pun meminta seluruh pihak untuk menunggu pasangan capres-cawapres yang lahir melalui keputusan Partai Gerindra dan PKB.

Baca Juga: AHY, Airlangga, Cak Imin 'Digoda' Puan Maharani, Koalisi Besar Potensi Dipimpin PDIP

Kendati demikian, dia menegaskan, berdasarkan hasil muktamar, PKB mesti mengirimkan satu kader unggulannya dalam bursa capres-cawapres di Pilpres 2024 nanti.

"Jadi kita PKB, pada posisi seperti pada keputusan awal. Hasil muktamar PKB, bahwa PKB akan mengirimkan kadernya, Ketua Umum, menjadi cawapres atau capres," tandasnya.