Kabupaten Poso Usai Konflik, Moeldoko: Hapuskan Stigma Poso Tidak Aman

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan dan pembangunan Kabupaten Poso, di Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, Moeldoko berharap agar ada upaya keras dari berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat, untuk menghilangkan stigma ‘Poso tidak aman’ karena situasi yang kini sudah aman terkendali. 

“Harus dihapuskan stigma Poso tidak aman. Poso sudah terlalu lama menderita. Padahal kabupaten ini punya potensi yang luar biasa. Untuk itu, begitu ada surat permohonan dari Bupati Poso, saya undang tenaga profesional dari semua kedeputian di KSP yang mengampu isu-isu di Kementerian Koordinator, agar bersama kita dorong pembangunan di sana,” kata Moeldoko dalam audiensi bersama Bupati Poso beserta jajaran di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Baca Juga: Hadiri Festival Al Banjari di Malang, Moeldoko: Anak Muda Harus Punya Sikap Bersaing

Moeldoko, yang pernah menggelar latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) menangkal terorisme di Poso saat menjabat Panglima TNI di tahun 2015, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan akses transportasi sangat dibutuhkan segera. Pasalnya, untuk menghapuskan stigma konflik-konflik terdahulu, publik harus mengetahui dan datang berkunjung ke Poso.

“Untuk pembangunan bandara, KSP akan membantu tindak lanjuti. Sepanjang belum ada penerbangan dari dan menuju Poso, maka stigma daerah tidak aman akan terus berlanjut,” katanya

Purnawirawan Panglima TNI ini juga menyarankan agar pemerintah daerah aktif melibatkan anak muda dalam mempromosikan Poso, misalnya melalui konten-konten kreatif atau dengan mendukung perluasan tempat-tempat berkumpulnya anak muda untuk kegiatan di malam hari. “Sebagai contoh di Aceh [daerah pasca konflik], kafe-kafe sudah banyak berkembang, jadi tempat berkumpul di malam hari, yang mengindikasikan daerah tersebut aman,” imbuhnya.

Konflik di Poso dimulai dengan serangkaian kerusuhan bernuansa agama di tahun 1998. Konflik ini berakhir dengan perjanjian damai antara dua umat beragama yang bertikai di tahun 2001. 

Poso kembali menjadi pusat perhatian nasional dengan kemunculan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sejak tahun 2010. Namun, pemerintah tangguh merespon kelompok teroris ini melalui Operasi Madago Raya, yang sejak Desember 2022 telah dinyatakan berakhir karena berhasil menumpas seluruh jaringan teroris MIT.

Data Bappenas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memberikan perhatian serius bagi Kab. Poso pasca konflik dan terorisme. Kabupaten di Sulawesi Tengah ini bahkan menjadi lokasi prioritas bagi pembangunan tematik sesuai skala prioritas nasional. Pemerintah pun terus mendorong pembangunan ekonomi Kabupaten Poso melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berjumlah Rp132 miliar di tahun 2022. 

“Dengan terobosan dari KSP, harapannya Poso bisa dilirik lagi untuk dikembangkan pasca konflik dan aksi terorisme. Mungkin KSP bisa menjadi salah satu pintu masuk. Kalau hanya daerah yang mengklaim tapi tidak ada dorongan koordinasi dari pemerintah di pusat, maka stigma tidak hilang dan publik masih takut untuk datang ke Poso,” kata Bupati Poso dr. Verna G Merry Inkiriwang.