Serang Balik Eropa Buntut EUDR, Luhut Ancam Alihkan Ekspor Sawit ke Afrika

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan mengalihkan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dari semula untuk Uni Eropa menjadi Afrika.

Hal tersebut Luhut kemukakan sebagai respons terhadap kebijakan antideforestasi European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR) yang dinilai merugikan produk sawit dan komoditas hasil perkebunan Indonesia.

Baca Juga: Siap-siap Sentil Pengusaha Nakal, Luhut Minta Semua Pemilik Kebun Sawit Lapor ke Pemerintah

"Jadi saya sudah bilang ke parlemen Uni Eropa, kita juga lagi mikir-mikir kalau ekspor ke kalian 3,3 juta (ton), mungkin kita ingin divert (alihkan) secara bertahap ke Afrika supaya kalian jangan ribut sama kami," tegasnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Menurut Luhut, langkah tegas tersebut diperlukan untuk mengakhiri polemik ekspor CPO asal Indonesia ke Eropa. Dia berujar, rencana ini juga telah disampaikan langsung di depan Parlemen Eropa.

"Saya juga bilang kepada Parlemen Europe Union tiga hari yang lalu, kita lagi mikir-mikir kok ekspor kita ke kalian (Eropa) 3,3 juta mungkin kita mau divert (alihkan) secara bertahap ke Afrika. Supaya kalian jangan ribut sama kami," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang berbeda.

Saat menerima kunjungan Committee for International Trade (INTA) Parlemen Eropa di kantornya, Airlangga membahas tindak lanjut dari kunjungan Joint Mission Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa di Brussels, Belgia, untuk membahas Peraturan Deforestasi UE (EUDR) yang mengancam keberlanjutan minyak sawit Indonesia dan Malaysia.

Dari pertemuan itu, kaya Airlangga, Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa mengapresiasi misi bersama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam kerangka Joint Mission yang difasilitasi CPOPC pada akhir Mei lalu.

"Kami menyambut baik pembentukan mekanisme konsultasi atau platform dialog (task force) antara Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa dalam rangka membahas Implementing Guidelines EUDR agar tidak membebani smallholders," kata Chair of INTA Committee MEP Bernd Lange.