Kementerian PUPR Rangkul Media Nasional dan Internasional Sukseskan 10th World Water Forum Bali 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong peran aktif dan kontribusi media nasional maupun internasional, khususnya yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) untuk menyukseskan penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada 18-24 Mei 2024. 

Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 telah memulai langkah persiapan dengan World Water Council (WWC) sejak pertengahan tahun 2022 dan telah diterbitkan Keppres No 1 tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024.

Baca Juga: Indonesia Tuan Rumah World Water Forum ke-10 di Bali, Masyarakat Bisa Daftar Mulai 18 Mei 2023!

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan peran media menjadi aktor utama dan unsur penting dalam penyelenggaraan World Water Forum di Bali. Media sebagai sumber yang menyampaikan informasi tentang isu pentingnya pengelolaan air bagi kehidupan dan langkah-langkah apa saja yang telah di lakukan Indonesia dalam mengelola air. 

"Kami mohon support dari para media untuk terus bersama kami sampai proses World Water Forum sukses di 2024, sehingga tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan World Water Forum tetapi juga mendapat manfaat program baru, project baru, inisiatif baru yang manfaatnya untuk pengelolaan air di Indonesia," kata Endra S. Atmawidjaja dalam acara JFCC Panel Discussion 'Road to the 10th World Water Forum' dengan tema Policy, Technology, and Investment Opportunity in Water Resources Management di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (4/7/2023). 

Penyelenggaraan World Water Forum juga sangat penting bagi Indonesia sebagai negara besar untuk berbagai pengalaman dalam menanggapi tantangan pengelolaan air dan apa saja yang sudah berhasil dilakukan. Sehingga dapat memperlihatkan leadership Indonesia kepada dunia untuk mencari aksi nyata menyelesaikan isu-isu air. 

"Jadi ada showcase untuk project-project yang kita bisa sampaikan dalam World Water Forum. Tentunya kita berharap bahwa dari pertemuan ini banyak lahir MoU (kerja sama) untuk ditindaklanjuti menjadi project-project," kata Endra S. Atmawidjaja. 

Endra S. Atmawidjaja menyampaikan penyelenggaraan World Water Forum dapat dianggap sebagai salah satu tonggak terpenting percepatan target Sustainable Development Goals (SDGs), yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan air untuk semua. World Water Forum sendiri merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang fokus dalam pembahasan isu-isu air. 

"Kita mencari solusi bersama secara global yang diangkat dalam World Water Forum, dan kita orientasinya action di tingkat lokal, jadi semua harus action oriented, bukan sekadar pertemuan yang tidak ada follow up," kata Endra. 

JFCC Panel Discussion ini merupakan bagian dari proses identifikasi isu-isu penting yang akan dibahas di WWF ke-10 tahun 2024 mendatang.

"Melalui diskusi panel ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan seluruh stakeholder tentang pentingnya pengelolaan air melalui pemberitaan media internasional maupun nasional," kata Member of JFCC Ismi Damayanti. 

Baca Juga: Menteri PUPR Nilai JIS Banyak Kekurangan, Ruhut Sitompul Sindir Barisan Sakit Hati: Jangan Memuji Terlalu Tinggi!

Pada acara ini juga menghadirkan narasumber Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, Presiden Direktur Perum Jasa Tirta II Imam Santoso, Director of Government Affairs Danone Indonesia Rachmat Hidayat, Asia Pacific and 10th World Water Forum Director Yoonjin Kim, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani. 

Road to the 10th World Water Forum selanjutnya akan diselenggarakan Stakeholders Consultation Meeting (SCM) ke-2 di Bali pada Oktober 2023. Pertemuan ini menjadi wadah bagi stakeholders untuk berpatisipasi dalam proses politik, tematik, dan regional untuk memperbaharui dan melakukan pembahasan isu dan struktur sesi politik, tematik, dan regional secara lebih rinci.