Hilirisasi Diprotes, Politikus PSI Tunjukkan Dampak Positifnya: Tahun Lalu Ekspor Nikel Naik 745% dari 2017

Wakil Sekretarus Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, membalas pernyataan warganet yang mempertanyakan tentang impor ilegal nikel ke China.

Uki, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan proses penegakan hukum. Sementara, hilirisasi nikel yang dijalankan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan persoalan kebijakan. Dia pun tetap mendukung program Jokowi tersebut.

Baca Juga: Realisasikan Hilirisasi Mineral, Antam Mulai Operasikan Pabrik Feronikel Haltim di Maluku Utara

"Itu adalah soal penegakan hukum. Sementara, hilirisasi nikel adalah soal kebijakan. Sejak hilirisasi nikel diberlakukan, nilai ekspor nikel RI melonjak. Tahun lalu aja nilai ekspor nikel Rp504 triliun atau 745% dari nilai ekspor nikel 2017," katanya, dikutip Senin (10/7/2023).

Uki pun meminta masyarakat Indonesia tak membenci kemajuan bangsanya sendiri. Meski ada masalah, program yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat perlu didikung. "Jangan benci dengan kemajuan bangsa sendiri. Doakan aja kebijakannya sukses, awasi penegakkan hukumnya," sarannya.

Hal itu pun mendapat dukungan dari warganet. @AzadiRio menulis, "Kadang heran dengan warga sendiri yang ingin banget negara kita gagal, rugi, dipermalukan di internasional hanya karena yang memimpin bukan jagoannya. Mari sama-sama belajar jadi warga yang baik. Kebijakan yang baik harus aprresiasi, yang jelek dikritik, yang salah dihukum, siapapun pemimpinnya."

Namun, ada juga warganet lain yang tetap mengkritik kebijaka Jokowi tersebut. Pasalnya, mereka menilai, 'kemalingan' itu terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah.

"Suatu kebijakan politik harus memiliki aspek PREVENTIF & KURATIF. Penegakan hukum bukan bagian dari kebijakan politik adalah PEMBENARAN atas pembentukan kebijakan politik Jokowi yang terdistorsi dan berujung merugikan Negara. Cara berpikir Anda RUWET!" balas @ADWINADANG1125.

Baca Juga: Hilirisasi Disudutkan IMF, Prabowo Bela Jokowi

"Terjadinya maling hingga 5 juta ton itu justru 'akibat/dampak' dari kebijakan yang dibuat juga salah sehingga terjadinya penegakkan hukum, 5 juta ton itu bukan 1 kg yang bisa disaku tak terlihat, itu barang dibawa menggunakan armada yang besar dan berkali-kali," balas @Dekgam2106.