Digiweek 2023: Penggunaan AI Perlu Dukungan SDM Berkualitas

Direktur Teknologi (CTO) Traveloka, Ray Frederick Djajadinata, menuturkan bahwa Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) perlu didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Dia menjelaskan, AI dan machine learning specialist adalah pekerjaan baru yang mendapat permintaan paling tinggi akhir-akhir ini, tetapi kebutuhannya belum terpenuhi dengan baik.

Hal itu disampaikannya dalam Webinar Revolusi AI: Peluang dan Tren Pembangunan Berbasis AI di Indonesia, Digiweek 2023, yang diadakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).

Baca Juga: Perkenalkan xAI, Perusahaan Kecerdasan Buatan Baru dari Elon Musk, Siap Saingi ChatGPT dan OpenAI

Ia menambahkan, beberapa hal penting dalam diskursus ini adalah pembangunan talenta di sektor ekonomi harus terus diperhatikan dengan mempertimbangkan aspek problem solving. Hal ini sangat relevan karena popularitas dan pertumbuhan adopsi AI menekankan pentingnya penguasaan aspek-aspek fundamental di bidang teknologi oleh tenaga kerja, termasuk ke mereka yang tergolong non-tech talent.

Inovasi teknologi, termasuk AI, merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi dengan penuh kesiapan dan kemampuan beradaptasi. Sinergi antarpihak seperti pemerintah, industri, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat.

Ray melanjutkan, ketakutan akan adanya pekerjaan yang hilang karena adanya AI tidak sepenuhnya tepat karena pada kenyataannya banyak profesi baru lahir dari adanya AI. Kembali menekankan pada perlunya SDM berkualitas dalam penggunaan AI, ia menyebut kekhawatiran akan pekerjaan yang tergantikan AI tidak diperlukan. Yang perlu menjadi perhatian adalah pada sumber daya manusia yang mampu menggunakan AI dengan baik.

Sementara itu, Blockchain, Robotics and Artificial Intelligence Networks (BRAIN), Departemen Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Yandra Arkeman, M.Eng menyebut, pengembangan AI ini harus dilakukan bersama-sama dan pengembangannya perlu melibatkan industri. Peran industri dalam hal ini adalah melihat peluang-peluang yang bisa diciptakan.

Industri juga perlu melibatkan perguruan tinggi karena mereka memiliki kemampuan untuk riset dan juga sebaliknya, perguruan tinggi membutuhkan industri untuk mengaplikasikan hasil riset mereka. Sementara itu, pemerintah berperan dalam mengatur produk-produk riset bisa dikembangkan.

"Peranan ketiganya harus sama dan sama pentingnya. Dengan kolaborasi ini akan dihasilkan produk-produk dan inovasi. Ujungnya adalah manfaat untuk manusia, jangan sampai jadi bumerang," ungkapnya, dikutip Jumat (14/7/2023).

Pemerintah punya peranan untuk membuat regulasi karena pada dasarnya, teknologi itu baik dan diciptakan untuk membantu manusia. Pemerintah harus siap dalam menghadapi teknologi-teknologi baru dan sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dalam menyikapi kemungkinan yang bisa terjadi.

Peneliti CIPS Natasya Zahra menyebut, upaya peningkatan literasi digital perlu terintegrasi dengan kurikulum karena makin relevannya kompetensi ini di tengah berkembangnya digitalisasi di masyarakat.

Baca Juga: Centrepark Perkenalkan Inovasi Perparkiran Berbasis Kecerdasan Buatan

Kemampuan literasi digital sangat dipengaruhi dengan kemampuan literasi baca tulis, yakni kemampuan membaca, menulis, mencari, menganalisis, mengolah, dan membagikan teks tertulis. Natasya menambahkan, salah satu faktor penyebab rendahnya literasi masyarakat Indonesia adalah kurangnya penekanan pada keterampilan berpikir kritis sejak usia dini.

Prioritas pengembangan essential skills (numerasi dan literasi) dan pembelajaran TIK akan sangat bermanfaat pada berbagai konteks seperti berpikir kritis, kepemimpinan, serta komunikasi. Hal ini juga mencakup penguasaan kompetensi digital seperti literasi.