Waspadai TPPU hingga Terorisme, Sri Mulyani Minta Aset Kripto Punya Standar Kebijakan Global

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan agar aset kripto perlu diatur dalam suatu standar kebijakan global. Pasalnya, aset kripto merupakan salah satu instrumen yang terus berkembang serta memiliki banyak peluang dan tantangan.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri kegiatan bertajuk "Dialog Kebijakan: Diskusi Meja Bundar tentang Aset Kripto" yang termasuk dalam rangkaian pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 (3rd G20 FMCBG) di Gandhinagar, India.

Baca Juga: Risiko Penipuan Tinggi, Bank Nasional Australia Blokir Perusahaan-Perusahaan Layanan Kripto

Untuk diketahui, saat ini ketentuan atau regulasi yang mengatur aset kripto masih bervariasi antar yuridiksi setiap negara.

"Dalam pertemuan ketiga FMCBG Presidensi G20 India hari pertama kemarin, saya sampaikan perlunya standar global tersebut dalam regulasi dan pengawasan aset kripto yang menganut prinsip same activity, same risk, same regulation," tegasnya, dikutip Selasa (18/7/2023).

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga berbagi pengalaman terkait prinsip yang sama yang diterapkan dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia melalui Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selaras dengan agenda Bali Fintech, Sri Mulyani berharap standar kebijakan aset kripto ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen tanpa menghentikan inovasi teknologinya.

"Saya yakin, adanya standar global akan mengatasi berbagai tantangan terkait dengan aset digital seperti perlindungan konsumen, pencucian uang, pendanaan teroris, dan manipulasi pasar," pungkasnya.

"Lebih jauh lagi, adanya standar yang sama antarnegara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri kripto sehingga menumbuhkan kepercayaan penggunanya," tuturnya.