Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Semua Pengambil Keputusan di Pusat dan Daerah Harus Sukseskan SPBE

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan semua pemimpin dan para pengambil kebijakan, baik di pusat dan daerah, agar meninggalkan ego sektoral, kepentingan, dan daerah dalam menyukseskan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

"Saya mengajak semua pemimpin dan para pengambil kebijakan di pusat dan daerah untuk meninggalkan ego-sektoral, ego-kepentingan dan ego-daerah dalam menyukseskan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV dan Program Pendidikan Singkat (PPSA) XXIV Tahun 2023, di Auditorium Gajah Mada, Gedung Dwi Warna Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Baca Juga: Kejar Target Penurunan Stunting, Wapres Ma'ruf Amin Dorong Media Ikut Berkampanye

Wapres menjelaskan SPBE dan digitalisasi pelayanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini agar pelayanan publik dapat terselenggara secara modern, praktis, dan mampu menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

"Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan Pemerintah merupakan indikator utama tercapainya tujuan reformasi birokrasi," ujar Wapres.

Kemajuan digital, lanjut Wapres, juga telah mempengaruhi artikulasi politik, partisipasi publik, maupun proses pengambilan keputusan dalam arena politik. Akibatnya, kehidupan demokrasi turut terkena imbas kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

"Akses internet yang masif telah memasuki ruang-ruang individu di akar rumput, dan setiap individu dapat menjadi pembuat berita, maupun influencer di ruang publik," ucapnya.

Baca Juga: Hadiri Pembukaan Rakornas APKASI, Wapres Ma'ruf Amin Tekankan 4 Poin untuk Para Bupati

Wapres menegaskan, perwujudan transformasi digital yang dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain tampak pada pemberlakuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta kebijakan dan regulasi yang mendukungnya.

"Digitalisasi pelayanan publik, platform digital partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi," tegasnya.